PSKS Jadi Ujung Tombak Kesejahteraan, Dinsos Depok Perkuat Kolaborasi 63 Kelurahan
Utang Wardaya mengatakan, rapat kerja PSKS merupakan kegiatan penting yang secara rutin dilakukan untuk memastikan seluruh potensi sosial dapat bergerak secara terarah dan saling mendukung.
Depok-Spektroom.co.id : Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Depok memperkuat peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai ujung tombak pelayanan sosial di tengah masyarakat.
Penguatan tersebut menjadi fokus rapat kerja evaluasi PSKS yang digelar di lantai 10 Gedung Baleka, Senin (24/8/2026). Forum dipimpin Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Depok, Utang Wardaya, dan diikuti perwakilan PSKS dari 63 kelurahan di 11 kecamatan.
Utang menegaskan, keberadaan PSKS memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dan warga yang membutuhkan pelayanan sosial.
“Yang dievaluasi adalah apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Termasuk isu digitalisasi bantuan sosial yang membutuhkan keterlibatan potensi sosial di masyarakat,” ujar Utang.
Menurutnya, tantangan digitalisasi bantuan sosial membuat peran PSKS semakin penting. Para pilar sosial diharapkan menjadi pendamping bagi masyarakat yang belum memahami layanan digital maupun mengalami kendala administrasi dalam mengakses program bantuan pemerintah.
PSKS juga didorong tidak hanya berperan dalam penyaluran bantuan, tetapi ikut memastikan masyarakat mampu keluar dari ketergantungan terhadap bansos. Pendampingan diarahkan pada program graduasi melalui pemberdayaan ekonomi sesuai kebutuhan penerima manfaat.
“Kalau sasarannya sama dan objeknya sama, tentu perlu saling mendukung. Tinggal bagaimana perlakuannya sesuai dengan tupoksi masing-masing,” katanya.
Karena itu, koordinasi antarunsur PSKS menjadi salah satu agenda penting. Kesamaan sasaran pelayanan harus diikuti pembagian peran yang jelas agar program sosial tidak berjalan sendiri-sendiri.
Selain pendampingan bansos dan pemberdayaan ekonomi, PSKS juga diharapkan membantu memperluas akses masyarakat terhadap layanan administrasi digital, termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Peran PSKS juga diperlukan dalam proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial. Dengan keterlibatan langsung di lapangan, data penerima manfaat diharapkan semakin akurat sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Dinsos dan Ketenagakerjaan Kota Depok juga mendorong PSKS membangun jejaring dengan berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, perguruan tinggi hingga dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Penguatan kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat kebutuhan sosial masyarakat terus berkembang, sementara kemampuan anggaran pemerintah memiliki keterbatasan.
Rapat kerja PSKS akhirnya menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh pilar sosial di Kota Depok. Dengan PSKS yang semakin aktif, terkoordinasi, dan responsif, pemerintah berharap pelayanan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mampu mengantarkan masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan..(wis).
