Trending

Puskesos Sumberejo Disiapkan Jadi Simpul Pemberdayaan Warga Sleman

Puskesos Sumberejo Disiapkan Jadi Simpul Pemberdayaan Warga Sleman
Kementerian Sosial RI menunjuk kelurahan Sumberejo Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dipilih sebagai lokasi percontohan Transformasi Pusat Kesejahteraan Sosial. Sabtu(26/9/2026),Foto: Fatmawati

Sleman-Spektroom : Warga Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Tempel, Sleman, bakal menjadi bagian dari uji coba penguatan layanan kesejahteraan sosial yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Kalurahan Sumberejo dipilih sebagai lokasi percontohan Transformasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Pemberdayaan Sosial.

Melalui program ini, Puskesos tidak hanya diarahkan menjadi tempat warga mendapatkan informasi atau layanan sosial, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk mengembangkan potensi masyarakat.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Mira Riyati mengatakan, transformasi tersebut ditujukan agar layanan sosial semakin dekat dengan kebutuhan warga.

Puskesos nantinya memiliki peran lebih luas, mulai dari mengidentifikasi kondisi dan potensi masyarakat, memfasilitasi layanan serta rujukan, hingga memberikan pendampingan agar masyarakat mampu mengembangkan potensi dan meningkatkan kemandirian.

"Transformasi Puskesos Pemberdayaan Sosial diarahkan untuk memperkuat peran Puskesos sebagai simpul layanan kesejahteraan sosial sekaligus pusat pemberdayaan masyarakat," kata Mira saat bertemu Bupati Sleman Harda Kiswaya di Ruang Rapat Bupati Sleman, Sabtu (26/9/2026).

Menurut Mira, pelaksanaan program membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan pemerintah kalurahan. Karena itu, Kemensos mendorong koordinasi dengan perangkat daerah serta Pemerintah Kalurahan Sumberejo, termasuk menyinergikan program pemberdayaan sosial dengan program yang sudah berjalan di daerah.

Dengan pendekatan tersebut, persoalan sosial diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan. Warga juga diarahkan mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

"Dengan transformasi ini, Puskesos diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai titik layanan sosial, tetapi juga berkembang menjadi simpul yang menghubungkan berbagai layanan kesejahteraan sosial sekaligus mendorong masyarakat untuk semakin berdaya dan mandiri," ujarnya.

Bupati Sleman Harda Kiswaya menyambut baik penunjukan Sumberejo sebagai lokasi percontohan. Ia menilai penguatan layanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat sejalan dengan upaya Pemkab Sleman mendekatkan pelayanan kepada warga.

"Program ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menghadirkan pelayanan sosial yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus mendorong masyarakat agar semakin berdaya dan mandiri," kata Harda.

Harda berharap pelaksanaan di Sumberejo tidak hanya menjadi proyek percontohan, tetapi mampu menghasilkan model layanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dapat dikembangkan lebih luas.

"Semoga dengan dipilihnya Sumberejo sebagai lokasi percontohan ini dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi Kabupaten Sleman, semoga juga hingga tingkat nasional," pungkasnya.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno