Rakor Kepala Daerah se-Kepri bahas program prioritas Presiden R.I
Kepri – Spektroom : Rapat Koordinasi(Rakor) Kepala Daerah se-Kepulauan Riau (Kepri) di pimpin Gubernur Ansar Ahmad, Senin(7/9/2026) di Gedung Daerah Tanjungpinang.
Rakor membahas tentang pembangunan atau Revitalisasi puskesmas dan Labor Puskesmas, terkait Stunting, TBC, capaian imunisasi hingga program Cek Kesehatan Gratis untuk masyarakat.
Selain itu juga dibahas terkait ketersediaan rumah subsidi, kebutuhan air dan listrik hingga pembahasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program Prioritas Presiden RI ini mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi(Pemprov) Kepri, agar target pembangunan untuk mesejahterakan masyarakat dapat tercapai dengan baik.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan agar rapat yang sudah dibahas agar segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kota se Kepulauan Riau dan dilaporkan ke Pemprov Kepri disetiap ada perkembangan.
“Pemerintah Provinsi Kepri merupakan perpanjangan tangan antara Pemerintah Kabupaten dan Kota ke Pemerintah Pusat. Maka kita harus sejalan dan sepakat untuk sama sama serius dalam membangun daerah kita. Apapun yang menjadi kebijakan program Pemerintah Pusat harus kita dukung dengan sungguh sungguh agar target pembangunan dan hasil kerja dilapangan dapat terlaksanan dengan baik sesuai dengan harapan Bapak Presiden untuk mensejahterakan masyarakat,” ucapnya.
Di dampingi Sekretaris Daerah Zulhidayat, Wakil Walikota Tanjungpinang Raja Ariza mengatakan akan segera menindak lanjuti program pemerintah pusat, dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran Perangkat Daerah dan pihak terkait.
“Terkait Puskesmas dan Labor, kami sudah memiliki gedung di setiap Kecamatan, namun yang terjadi kendala saat ini adalah alat alat kesehatan yang belum mamadai. Maka kami berharap pemprov Kepri dapat memfasilitasi untuk mengajukan bantuan alat kesehatan ke pemerintah Pusat,” sebutnya.
Ia juga berharap Pemerintah Pusat melalui Pemprov Kepri dapat memfasilitasi terkait prioritas Program pemerintah yang diperuntukkan di Daerah. Banyak kendala yang dihadapi akibat keterbatasan anggaran, termasuk kebutuhan air bersih, lahan bagi perumahan, RDTR yang belum di sah kan.
“Maka Pemko Tanjungpinang berharap adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk prioritaskan pembangunan di kota Tanjungpinang. Secara administrasi kami sudah pangkas birokrasi perizinan agar lebih memudahkan investor untuk berinvestasi di Kota Tanjungpinang,” harapnya.
