Trending

Respati Dorong Quick Win Smart City Surakarta, Fokus pada Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Respati Dorong Quick Win Smart City Surakarta, Fokus pada Manfaat Nyata bagi Masyarakat
Wali Kota Surakarta Respati Ardi didepan peserta Rapat Koordinasi Forum Dewan Smart City Kota Surakarta. (Foto: Ciptati Handayani)

Surakarta – Spektroom: Wali Kota Surakarta Respati Ardi mendorong Forum Dewan Smart City memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pihak untuk mempercepat pembangunan ekosistem pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurut Respati, Master Plan Smart City Kota Surakarta perlu diterjemahkan ke dalam program yang konkret, terukur, terintegrasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satunya melalui program quick win atau capaian cepat yang menyentuh kebutuhan warga secara langsung. Bidang yang menjadi perhatian antara lain percepatan pelayanan publik, integrasi data, deteksi persoalan secara dini, perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM, serta penguatan layanan transportasi, lingkungan, kesehatan, dan sosial berbasis data.

“Master Plan Smart City yang telah kita miliki harus diterjemahkan menjadi program yang konkret, terukur, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata.

Kita perlu mendorong quick win yang sederhana, efisien, cepat diterapkan, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ungkap Respati dalam Rapat Koordinasi Forum Dewan Smart City Kota Surakarta Tahun 2026 di Bale Tawang Arum, Balai Kota Surakarta, Senin (28/9/2026).

Di tengah perkembangan Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), analisis data, dan berbagai inovasi digital, Respati mengingatkan pentingnya pemanfaatan teknologi secara tepat, aman, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan perlindungan keamanan data, privasi masyarakat, kualitas informasi, serta penerapan etika dalam pelayanan publik.

Peserta Rapat Koordinasi Forum Dewan Smart City Kota Surakarta sedang berdiskusi menyelaraskan program Smart City. (Foto: Ciptati Handayani)

Dalam mempercepat transformasi Smart City, Respati menilai Surakarta memiliki modal sosial dan potensi yang kuat, mulai dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan, komunitas kreatif, dunia usaha, UMKM, pelaku budaya, hingga masyarakat yang aktif dan inovatif.

“Dengan kerja sama yang semakin erat, pengembangan Smart City diharapkan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang melibatkan masyarakat secara luas,” ujarnya.

Respati menegaskan, Forum Dewan Smart City Kota Surakarta memiliki peran strategis sebagai wadah untuk menyelaraskan program, memperkuat sinergi lintas sektor, serta merumuskan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan kota yang semakin cerdas, adaptif, dan berkelanjutan.

Ia berharap pengembangan Smart City di Surakarta dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Mari kita perkuat orkestrasi, satukan data, inovasi, dan langkah, dengan orientasi utama pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat,” ajaknya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri anggota Dewan Smart City Kota Surakarta dari jajaran perangkat daerah serta tim Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno