Rp22,37 Triliun Mengintip dari Aset DKI, 40 BMD Jakarta Kini Diburu Investor
Jakarta - Spektroom : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengubah cara pandang terhadap aset daerah. Tak lagi sekadar menjadi daftar kekayaan pemerintah, puluhan Barang Milik Daerah (BMD) kini diproyeksikan menjadi mesin investasi dengan potensi nilai mencapai Rp22,37 triliun.
Peluang besar itu ditawarkan melalui Jakarta Asset Forum & Expo (JAFEX) 2026 yang digelar di The St. Regis Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2026). Sebanyak 40 aset daerah diperkenalkan kepada investor, pelaku usaha, lembaga keuangan, hingga mitra pembangunan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, JAFEX menjadi momentum untuk mempertemukan potensi aset Jakarta dengan mitra strategis. Menurutnya, aset pemerintah harus dikelola secara produktif agar mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
“Hari ini kami menyelenggarakan JAFEX 2026 untuk mempertemukan potensi aset Jakarta dengan mitra strategis. Aset daerah harus dikelola secara optimal agar tidak sekadar tercatat, tetapi memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Pramono.
Ia menegaskan, angka Rp22,37 triliun masih berupa estimasi awal. Potensi investasi tersebut baru dapat ditetapkan secara lebih akurat setelah masing-masing aset menjalani kajian kelayakan.
Kajian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari teknis, desain, spesifikasi bangunan hingga perhitungan kebutuhan biaya pembangunan.
Dari TOD hingga Waterfront
Empat puluh aset yang ditawarkan memiliki karakter dan peluang pengembangan yang beragam. Pemprov DKI membuka peluang investasi untuk pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD), waterfront dan riverfront, kawasan mixed-use, fasilitas olahraga dan rekreasi, ruang komersial, ekonomi kreatif, hingga media luar ruang.
Konsep tersebut diarahkan agar pemanfaatan aset tidak berhenti pada aspek komersial. Investasi diharapkan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah, menggerakkan roda perekonomian, serta meningkatkan kualitas ruang publik dan pelayanan masyarakat.
Pemprov DKI bahkan memasang target ambisius dalam pemanfaatan aset. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta menargetkan kontribusi pendapatan dari pemanfaatan aset pada 2026 mencapai Rp1 triliun, meningkat dari sekitar Rp805 miliar.
Pramono menyebut optimalisasi aset merupakan bagian dari strategi pembiayaan pembangunan Jakarta di tengah kebutuhan pembangunan yang semakin besar.
“Optimalisasi aset diperlukan karena kebutuhan pembangunan Jakarta tidak mungkin sepenuhnya ditopang oleh APBD,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov DKI terus mendorong skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, serta pemanfaatan kewajiban pengembang untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
Jakarta International Cultural Hub Jadi Contoh
Pramono mengatakan, skema tersebut bukan sekadar konsep. Salah satu penerapannya terlihat dalam rencana pengembangan Jakarta International Cultural Hub di kawasan Kuningan.
Proyek tersebut dirancang melalui kerja sama dengan pihak swasta sehingga pembangunan dapat dilakukan tanpa membebani APBD secara langsung.
Meski demikian, Pramono mengingatkan agar komersialisasi aset daerah tidak menghilangkan kepentingan publik. Setiap kerja sama harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik dan memberikan manfaat jangka panjang.
“Optimalisasi aset daerah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Setiap kerja sama harus dilakukan secara profesional, transparan, layak secara bisnis, sekaligus mempertahankan kepentingan publik,” tegasnya.
Ia berharap JAFEX 2026 tidak berhenti sebagai ajang promosi aset, tetapi menghasilkan kesepakatan investasi yang konkret.
Target akhirnya adalah menciptakan nilai ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang kompetitif, inklusif, serta berkelanjutan.
AHY: Aset Publik Harus Jadi Manfaat Nyata
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan JAFEX 2026.
Menurut AHY, keberhasilan optimalisasi aset publik membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan.
“Kalau seluruh kekuatan ini bisa kita satukan, bisa kita sinergikan dan kolaborasikan, kita akan punya peluang yang besar untuk mengubah aset publik menjadi sesuatu yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” kata AHY.
Ia berharap Jakarta mampu menjadikan optimalisasi aset sebagai bagian dari inovasi pembangunan kota global.
AHY menilai, kolaborasi investasi yang tepat bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat mempercepat penyediaan infrastruktur, memperluas lapangan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga Jakarta bisa menjadi kota yang penuh dengan inovasi, kota global dunia yang menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan untuk semua,” pungkasnya.
