RUU Perampasan Aset : Antara Pemberantasan Korupsi dan Alarm Penyalahgunaan
Jakarta - Spektroom : Penantian panjang selama hampir dua dekade akhirnya menemui titik terang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026) pukul 09.30 WIB.
Agenda tunggal rapat ini adalah pengambilan keputusan tingkat II atau pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.
Berdasarkan jadwal resmi yang dirilis Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, pengesahan ini merupakan tindak lanjut dari rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026). Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tersebut, seluruh fraksi di parlemen menyatakan sepakat membawa RUU ini ke tingkat paripurna tanpa catatan.
Rampungnya pembahasan RUU ini tergolong cepat, mendahului tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya hingga 15 Desember 2026. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, regulasi yang sempat terkatung-katung sejak tahun 2008 ini akhirnya mencapai garis finis legislasi.
Perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyebut pengesahan ini sebagai momentum bersejarah yang telah lama dinantikan publik.
"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar Nasir Djamil usai rapat pleno tingkat I.
Jaminan Tertutup dari Celah Penyalahgunaan
Di balik optimisme pemberantasan korupsi, muncul kekhawatiran di tengah publik mengenai potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum maupun pemegang kekuasaan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan jaminan bahwa draf final RUU Perampasan Aset telah dirancang untuk menutup celah-celah tersebut.
Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme di dalam undang-undang ini tidak akan bisa dimanfaatkan sebagai alat pukul politik maupun instrumen pemerasan oleh oknum aparat.
Alarm dari Masyarakat Sipil dan Pengamat
Meski mendapat lampu hijau penuh dari parlemen, sejumlah pengamat hukum dan kelompok masyarakat sipil tetap memberikan catatan kritis. Selama 18 tahun terakhir, mandeknya pembahasan RUU ini kerap dinilai berkaitan erat dengan dinamika tarik-menarik kepentingan politik dan kekhawatiran terganggunya kenyamanan para pemilik modal besar.
Para pakar hukum mengingatkan bahwa pengesahan undang-undang hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi di lapangan. Tanpa transparansi draf secara utuh kepada publik dan sistem pengawasan yang berlapis, regulasi perampasan aset berisiko disalahgunakan baik untuk melindungi kepentingan kelompok oligarki tertentu maupun dijadikan senjata untuk membungkam lawan politik.
Kini, bola panas pemberantasan korupsi berada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum. Publik menanti pembuktian bahwa undang-undang yang lahir dari penantian 18 tahun ini benar-benar bekerja untuk mengembalikan kerugian negara, bukan menjadi instrumen kekuasaan yang baru.