Sekda NTB, Dorong Birokrasi Fleksibel dan Berbasis Hasil
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat reformasi birokrasi berbasis kinerja melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji 35 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov NTB.
Pelantikan yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, itu menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih fleksibel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pelayanan publik.
Pejabat fungsional memiliki posisi penting dalam mempercepat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, birokrasi saat ini tidak lagi dapat bekerja dengan pola lama yang kaku dan bertumpu pada sekat-sekat struktural. ASN dituntut mampu bekerja lebih cepat, lincah, dan kolaboratif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.
“Sekarang sistem kerja birokrasi tidak lagi hanya berjenjang dan administratif. Kita bergerak menuju sistem kerja yang lebih sederhana, berbasis tim, fleksibel, dan fokus pada hasil kerja organisasi,” tegas Abul Chair, Selasa (12/5/2026).
Abul Chair juga mengingatkan bahwa masyarakat kini menuntut pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan responsif. Dalam konteks tersebut, pejabat fungsional menjadi ujung tombak dalam memastikan pelayanan pemerintah berjalan efektif sekaligus mampu menjawab kebutuhan publik secara nyata.
Selain penguatan kapasitas teknis, Sekda NTB meminta seluruh pejabat yang dilantik terus menjaga nilai-nilai ASN BerAKHLAK, memperkuat integritas, meningkatkan kompetensi, dan membangun budaya kerja kolaboratif lintas sektor demi mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat fungsional yang dilantik hari ini. Amanah ini harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya saat melantik Pejabat Fungsional di Mataram Selasa (12/5/2026)
Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun birokrasi modern yang profesional, responsif, dan mampu beradaptasi dengan tuntutan tata kelola pemerintahan di era transformasi digital dan reformasi pelayanan publik.
