Semangat Kemerdekaan Harus Diwujudkan Melalui Pembangunan Yang Bermanfaat Bagi Rakyat
Bandarlampung - Spektroom: Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk melihat kembali capaian dua tahun pemerintahan nasional sekaligus menerjemahkannya dalam target pembangunan di daerah.
Menurut Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Giri Akbar juga menekankan pentingnya mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945, khususnya terkait pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Dari semua program tadi, kita ekstraksi bahwa Pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, segala sesuatu bumi, air dan isinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat,” kata Ahmad Giri usai rapat paripurna, Jum'at (14/8/2026).
PPada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, DPRD Lampung juga menaruh perhatian terhadap sejumlah indikator pembangunan daerah di Lampung
Giri Akbar menyebut pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, perbaikan rasio Gini hingga peningkatan kesejahteraan petani menjadi target yang perlu terus didorong.
“Harapan kita pertumbuhan ekonomi, lalu penurunan angka kemiskinan, Gini ratio, lalu juga nilai tukar petani bisa makin membaik,” ujarnya.
Kader Partai Gerindra ini selanjutnya menilai pencapaian target tersebut membutuhkan soliditas dan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda maupun masyarakat.
“Harapannya kita bisa tetap menjaga soliditas dan kerja sama berbagai macam pihak dan terus berkolaborasi,” katanya. Untuk diketahui, DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna istimewa dalam rangka Mendengarkan Pidato Kenagaraan Presiden Republik Indonesia, memperingati HUT Ke - 81 Kemerdekaan RI, dipimpin Ketua DPRD Akhmad Giri Akbar, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lampung.
Sementara itu di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, digelar Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pidato Ketua DPR RI pada Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 serta Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.
Rapat paripurna juga dirangkai dengan Penyerahan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI, dilanjutkan dengan penyampaian Surat Permintaan Pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Berikutnya, penyerahan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI, dilanjutkan dengan penyampaian Surat Permintaan Pertimbangan DPD RI atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI, serta penandatanganan berita acara.(@Ng).
