Serahkan DPA-SKPD 2026, Bupati Sadewo Tekankan Akuntabilitas Anggaran

Serahkan DPA-SKPD 2026, Bupati Sadewo Tekankan Akuntabilitas Anggaran
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyerahkan DPA-SKPD kepada satu perwakilan OPD. (Foto : Humas Pemkab Bms).

Spektroom – Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan seluruh OPD dan kecamatan agar mengelola anggaran tahun 2026 secara bijak dan bertanggung jawab. Hal itu disampaikannya saat penyerahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Si Panji Purwokerto, Rabu (7/1/2026).

Sadewo menyatakan, di tengah efisiensi anggaran, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya serapan, melainkan dari capaian kinerja dan dampak nyata program bagi masyarakat. Ia meminta perangkat daerah fokus pada prioritas perencanaan serta menindaklanjuti hasil pengawasan APIP dan BPK.

“Keberhasilan bukan semata-mata diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi dari capaian kinerja dan dampak nyata program bagi masyarakat,” tegas Sadewo.

Selain itu, Sadewo mendorong penguatan integrasi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan, stunting, pengangguran, dan penguatan UMKM. Sinkronisasi APBD dengan DAK, dana desa, dan program pusat juga dinilai penting untuk mengoptimalkan hasil pembangunan.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan digitalisasi belanja melalui optimalisasi SIPD, e-budgeting, dan e-monev. Menurutnya, anggaran 2026 harus menjadi instrumen efektif untuk mendukung Program Trilas menuju Banyumas yang produktif, adil, dan sejahtera.

“Efisiensi dan efektivitas harus diwujudkan melalui penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil,” ujarnya.

Pentingnya perencanaan yang matang guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana korupsi. Menurutnya, perencanaan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari, sehingga peran pengawasan internal perlu dimaksimalkan.

Sementara itu, Kasubagbin Kejari Purwokerto Isnan Ferdian mengingatkan agar penggunaan anggaran dilakukan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran guna mencegah pelanggaran hukum.

Berita terkait

Transportasi Layak Jadi Kunci Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Transportasi Layak Jadi Kunci Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Surakarta-Spektroom : Kesejahteraan guru tidak hanya ditentukan oleh besaran gaji atau tunjangan yang diterima setiap bulan, tetapi juga dipengaruhi kemudahan akses transportasi menuju tempat mengajar. Buruknya layanan transportasi, baik di perkotaan maupun daerah terpencil, dinilai menjadi salah satu faktor yang menggerus kesejahteraan para pendidik. Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko

Ciptati Handayani, Julianto
Prof. Dr. H. La Ode Husen: Wacana Pilpres Kembali Dipilih MPR Harus Berpijak pada Konstitusi, Bukan Kepentingan Politik Sesaat

Prof. Dr. H. La Ode Husen: Wacana Pilpres Kembali Dipilih MPR Harus Berpijak pada Konstitusi, Bukan Kepentingan Politik Sesaat

Makassar -Spektroom: Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menjadi perbincangan di ruang publik. Di tengah dinamika politik nasional, gagasan tersebut dinilai bukan sekadar soal teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan menyangkut arah demokrasi, sistem ketatanegaraan, serta masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktur Program

Yahya Patta, Buang Supeno