Siapkan Fondasi Layanan Digital Terintegrasi, Indonesia Belajar DPI dari India
Jakarta-Spektroom : Indonesia menyiapkan pembangunan infrastruktur publik digital atau Digital Public Infrastructure (DPI) dengan belajar dari pengalaman India.
Langkah tersebut ditempuh untuk mengatasi fragmentasi sistem layanan publik yang masih berjalan terpisah di kementerian dan lembaga.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria saat menerima audiensi Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
Nezar mengatakan, India memiliki pengalaman matang dalam membangun DPI yang mampu menghubungkan identitas, data, pembayaran, dan layanan masyarakat dalam satu ekosistem.
"Indonesia memiliki kebutuhan serupa untuk memiliki infrastruktur publik digital yang kuat, dan saat ini kami sedang mengupayakannya," ujar Nezar.
Menurutnya, kerja sama Indonesia-India di bidang DPI dapat ditindaklanjuti melalui program konkret setelah pertemuan pemimpin kedua negara. Praktik yang dikembangkan India akan dipelajari dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tata kelola Indonesia.
Nezar menilai kebutuhan DPI semakin mendesak karena sejumlah kementerian dan lembaga masih mengelola sistem secara terpisah. Kondisi itu menjadi tantangan utama dalam mewujudkan layanan publik digital yang terintegrasi.
"Beberapa kementerian dan lembaga masih memiliki sistem secara terpisah sehingga integrasi menjadi hal yang krusial," katanya.
Ia menjelaskan, DPI ibarat rel yang menjadi fondasi bagi berbagai layanan publik digital. Dengan fondasi tersebut, mulai dari sistem identifikasi, pembayaran, hingga pertukaran data dapat berjalan dalam ekosistem yang terhubung.
Dengan rel digital yang kuat, berbagai aplikasi pemerintah dapat dikembangkan tanpa harus membangun infrastruktur dari nol dan lebih mudah saling terhubung.
"Kami belajar dari sistem yang diterapkan di India agar bisa diadaptasikan di Indonesia," tandasnya.
Pemerintah berharap pembelajaran dari India dapat mempercepat pembangunan infrastruktur publik digital nasional yang mampu mengintegrasikan layanan bagi masyarakat secara lebih efisien dan inklusif. (RRE/Diut)
