Soroti UHC Ratusan Warga Gelar Aksi di Pendopo Banyumas
Purwokerto-Spektroom : Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Banyumas menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Banyumas, Rabu (28/10/2026). Mereka menuntut kepastian layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) serta mendesak pemerintah daerah memperhatikan warga kurang mampu yang membutuhkan.pelayanan kesehatan.
Massa mengawali aksi dengan berjalan kaki dari kawasan Menara Teratai Purwokerto menuju Alun-alun Purwokerto. Sepanjang perjalanan, mereka berorasi sambil membawa spanduk, keranda, dan properti menyerupai jenazah sebagai simbol keresahan masyarakat terhadap persoalan yang mereka suarakan.
Dalam orasinya, salah seorang peserta aksi, Kuat, menyebut sekitar 130.000 penerima manfaat UHC telah dicabut. Ia meminta pemerintah memastikan penataan program tersebut tidak menghambat masyarakat, terutama warga kurang mampu, dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Peserta aksi lainnya, Budi, mendesak pemerintah mengaktifkan kembali UHC di Banyumas. Massa juga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dan berkelanjutan apabila tuntutan mereka tidak segera ditindak lanjuti.
"Saya minta Bupati mengabaikan penggunaan desil yang masih carut marut. Namun mengutamakan warga yang betul-betul membutuhkan" Ujar Budi.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menemui massa di tengah gerimis deras. Ia menjelaskan, UHC tidak dihentikan namun di evaluasi.
" Program UHC dilakukan evaluasi setelah pemerintah menemukan persoalan dalam pendataan dan kepesertaan. Banyak ditemukan warga BPJS maupun pekerja yang iurannya ditanggung perusahaan, justru pada mengalihkan kepesertaannya ke program UHC." Ujar Sadewo.
Temuan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Banyumas Agus Prianggodo mengatakan, pelaksanaan UHC menghadapi kebuntuan akibat persoalan yang muncul di lapangan.
Ia menyebut anggaran untuk program tersebut masih tersedia hingga akhir Desember 2026, tetapi pemerintah perlu mencari terobosan pendanaan untuk tahun anggaran 2027.
Setelah melalui negosiasi yang berlangsung alot, Sadewo akhirnya menandatangani surat pernyataan integritas yang diajukan para pengunjuk rasa.
Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat gabungan. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dhovan Oktavianton mengatakan, sebanyak 1.365 personel dari Polresta Banyumas, Brimob, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengamankan kegiatan.
"Kami berharap unjuk rasa berlangsung aman dan damai tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. ujar Kapolresta Banyumas Dhovan.
Melalui aksi tersebut, warga berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti tuntutan mereka, khususnya terkait kepastian akses kesehatan dan pemanfaatan aset daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
