Sosialisasi Pendidikan Politik bagi Perempuan
Bukittinggi-Spektroom : Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Pendidikan Politik bagi Perempuan se-Kota Bukittinggi. Kegiatan ini merupakan Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Apt. Linda Wirdayanti, berlangsung di Hotel Rocky. (5-6/9/2026).
Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, Ramon Arisa Putra, menjelaskan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat, khususnya perempuan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini juga diikuti 45 peserta yang seluruhnya merupakan perempuan utusan dari masing-masing kecamatan se-Kota Bukittinggi.
Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Apt. Linda Wirdayanti, menyampaikan, pendidikan politik perempuan se-Kota Bukittinggi menjadi wadah untuk meningkatkan keberanian dan kecerdasan perempuan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya perempuan-perempuan yang mampu mengambil peran dalam kehidupan politik serta menjadi pemimpin di masa depan.
"Politik bukan hanya masalah kekuasaan dan uang, tetapi bagaimana membangun kebersamaan, menyampaikan aspirasi dan mengemban amanah untuk memperjuangkannya. Perempuan harus berani berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memperkuat kebijakan yang berdampak bagi masyarakat dan Kota Bukittinggi," ungkapnya
Sementara itu, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan,n pendidikan politik bagi perempuan penting untuk memperkuat keterlibatan perempuan dalam kehidupan demokrasi, menciptakan kebijakan publik yang inklusif, serta membangun keluarga dan generasi yang sadar politik. Pemahaman hak politik juga menjadi bekal bagi perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan mencegah marginalisasi.
“Perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam membangun kesadaran politik di lingkungan keluarga. Karena itu, pemahaman terhadap hak dan kewajiban politik perlu terus ditingkatkan," ungkapnya. (rt.rz)
