Stok Surplus 1,53 Juta Ton, Gubernur Jateng Perintahkan Operasi Pasar Tekan Harga Beras
Semarang- Spektroom: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat ketersediaan beras di wilayahnya hingga Agustus 2026 mencapai 4.348.101 ton, sementara kebutuhan masyarakat berada di angka 2.809.248 ton. Dengan demikian, Jawa Tengah masih mengalami surplus beras sekitar 1.538.853 ton.
Meski stok dinilai mencukupi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mewaspadai kenaikan harga beras di tingkat pengecer. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta jajaran terkait memastikan distribusi beras berjalan lancar hingga ke konsumen.
Permintaan tersebut disampaikan Luthfi saat menerima audiensi Pimpinan Bulog Jawa Tengah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jawa Tengah di kantornya, Selasa (8/9/2026).
Luthfi mengatakan, ketersediaan beras yang melimpah harus diikuti dengan distribusi yang baik agar tidak terjadi kelangkaan maupun lonjakan harga di tingkat masyarakat.
“Stok kita masih ada. Untuk antisipasi kenaikan harga beras, siapkan Satgas dan lakukan gerakan pangan murah, penyaluran bantuan pangan, penyaluran beras SPHP, dan memperbanyak kios pangan murah,” kata Luthfi.
Ia menegaskan, kenaikan harga beras tidak boleh dibiarkan berlarut karena berpotensi membebani masyarakat sekaligus memberikan tekanan terhadap inflasi daerah.
“Jangan sampai kenaikan harga beras menyulitkan masyarakat dan memicu inflasi. Segera lakukan intervensi, koordinasi dengan Bulog,” tegasnya.
Berdasarkan pemantauan harga pada 2–6 September 2026 di sejumlah pasar, antara lain Pasar Johar Semarang, Pasar Raya Kota Salatiga, Pasar Bandarjo Ungaran, Pasar Projo Ambarawa, Pasar Kendal, dan Pasar Jungke Karanganyar, harga beras rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2,5 persen.
Untuk beras medium non-SPHP, kenaikan harga tercatat sekitar 0,74 persen hingga 11,11 persen di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Harganya berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
Sementara beras premium mengalami kenaikan sekitar 0,67 persen hingga 14,09 persen di atas HET, dengan harga berkisar Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogram.
Adapun harga beras SPHP relatif stabil, yakni sekitar Rp60.000 hingga Rp62.000 per kemasan 5 kilogram.
Kenaikan harga tersebut diduga berkaitan dengan tingginya harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani yang rata-rata mencapai Rp7.300 per kilogram. Sedangkan harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat penggilingan rata-rata mencapai Rp8.666 per kilogram.
Kondisi itu diduga membuat distributor, subdistributor, grosir, agen hingga pengecer menahan penjualan. Mereka dinilai enggan mengalami kerugian akibat kenaikan harga GKP, sementara di sisi lain harus mengikuti ketentuan HET yang ditetapkan pemerintah.
Kepala Dishanpan Jawa Tengah Widi Hartanto mengatakan, pemantauan harga di pasar terus dilakukan bersama dinas terkait. Operasi pasar juga digencarkan untuk menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga beras.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui bantuan pangan dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
“GPM saat ini sudah 1.083 kali, dengan omzet Rp24,9 miliar,” ujar Widi.
Sementara itu, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah Gandi Prarista memastikan penyaluran beras SPHP di Jawa Tengah telah mencapai 100 persen. Penyerapan beras juga disebut sudah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan.
Untuk mengantisipasi dampak El Nino, Bulog Jawa Tengah juga mendapat tambahan target dari Bulog pusat berupa penyaluran bantuan pangan sekitar 90 ribu penerima selama tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026.
“Secara umum ketersediaan beras masih cukup. Stok Bulog Jateng ada sekitar 300 ribu ton, dikurangi bantuan pangan itu, maka akhir tahun masih ada 200 ribu ton, ini untuk beras medium. Masih ada untuk beras premium,” kata Gandi.
Dengan kondisi stok yang masih surplus, Pemprov Jawa Tengah menekankan pentingnya memperlancar distribusi sekaligus memperkuat intervensi pasar agar kenaikan harga tidak semakin meluas dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
