Trending

Subang Pelajari Pengelolaan Sampah Banyumas, Jajaki Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan

Subang Pelajari Pengelolaan Sampah Banyumas, Jajaki Kerja Sama Pengelolaan Lingkungan
Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti dan Wakil Bupati Subang . Agus Masykur Rosyadi menandatangani tangani MOU bidang pengelolaan infrastruktur, lingkungan hidup, dan pembangunan daerah. (Foto : Humas ).

Banyumas-Spektroom ; Kabupaten Banyumas menjadi tujuan studi Pemerintah Kabupaten Subang, Jawa Barat, untuk mempelajari tata kelola pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Sistem pengelolaan sampah di Banyumas dinilai mampu mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA) sekaligus melibatkan masyarakat dalam penanganan sampah dari tingkat wilayah.

Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Bupati Subang Agus Masykur Rosyadi, diikuti sekitar 20 perwakilan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perencanaan Daerah, serta Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).

Rombongan diterima Wakil Bupati Banyumas. Dwi Asih Lintarti, yang dalam kesempatan itu, kedua pemerintah daerah juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pengelolaan infrastruktur, lingkungan hidup, dan pembangunan daerah.

Perwakilan TP2D Kabupaten Subang, Dede Sunarya, mengatakan persoalan sampah masih menjadi tantangan hampir seluruh daerah, termasuk Kabupaten Subang. Karena itu, pihaknya berupaya mencari referensi pengelolaan sampah dari daerah yang dinilai telah memiliki sistem lebih baik.

"Kami mendapatkan informasi dari berbagai media bahwa tata kelola sampah di Kabupaten Banyumas cukup bagus. Karena itu, kami datang untuk belajar dan melihat secara langsung bagaimana sistem pengelolaannya," ujar Dede.

Selama kunjungan, rombongan meninjau salah satu lokasi pengelolaan sampah berbasis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Mereka mempelajari mekanisme pengelolaan sampah secara mandiri oleh masyarakat dengan pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup.

Rombongan juga memperoleh pemaparan dari sejumlah OPD Banyumas mengenai kebijakan dan pola pengelolaan sampah berbasis wilayah. Dalam sistem tersebut, sampah terlebih dahulu ditangani kelompok masyarakat di tingkat kecamatan maupun kelurahan, sehingga tidak seluruhnya harus diangkut ke TPA.

Menurut Dede, pola tersebut menjadi salah satu praktik baik yang menarik untuk diterapkan di daerah lain. Berdasarkan penjelasan yang diterima, kurang dari 30 persen sampah yang akhirnya diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

"Hal-hal positif dari Banyumas akan kami pelajari dan coba adopsi sesuai dengan kondisi serta perencanaan yang ada di Kabupaten Subang," katanya.

Pemkab Subang berharap kunjungan tersebut tidak berhenti sebagai studi banding, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret untuk memperbaiki sistem persampahan. Hasil pembelajaran akan dikaji dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah.

Berita terkait

Bukan Sekadar Bayar Digital, Bodewin Ingin Nelayan dan Pedagang Lebih Percaya pada Pengelolaan Retribusi

Bukan Sekadar Bayar Digital, Bodewin Ingin Nelayan dan Pedagang Lebih Percaya pada Pengelolaan Retribusi

Ambon-Spektroom: Kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang retribusi menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Ambon mulai menerapkan pembayaran non-tunai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbae, Pasar Mardika. Melalui sistem pembayaran yang diberi nama SIRIP IKAN, pemerintah ingin memastikan setiap retribusi yang dibayarkan nelayan, pedagang, maupun pengguna jasa pelelangan tercatat

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
KSH Jadi Penggerak Gotong Royong, Verifikasi 500 Kampung Pancasila di Surabaya Berlangsung

KSH Jadi Penggerak Gotong Royong, Verifikasi 500 Kampung Pancasila di Surabaya Berlangsung

Surabaya-Spektroom : Keberadaan Kader Surabaya Hebat (KSH) dinilai memiliki peran penting dalam menjaga semangat gotong royong dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Para kader tersebut menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan warga di tingkat kampung. Penilaian itu disampaikan M. Isa Ansori, Anggota Tim 9 Verifikator Kampung Pancasila

Bian Pamungkas
Pengunduran Diri Gibran Dinilai sebagai Pilihan Soft Landing, Pemerintah Dihadapkan pada Ujian Konstitusional

Pengunduran Diri Gibran Dinilai sebagai Pilihan Soft Landing, Pemerintah Dihadapkan pada Ujian Konstitusional

Purwokerto-Spektroom : Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah dinamika pengawasan parlemen dinilai dapat dibaca sebagai pilihan soft landing untuk meredam eskalasi politik. Langkah tersebut sekaligus mengalihkan penyelesaian polemik ke mekanisme konstitusional, khususnya terkait pengisian jabatan Wakil Presiden. Pandangan itu disampaikan Dosen Komunikasi Politik Islam UIN Saizu Purwokerto,

Bian Pamungkas