Trending

Tekan Harga Pakan Pemkab Kendal Salurkan Jagung SPHP

Tekan Harga Pakan Pemkab Kendal Salurkan Jagung SPHP
Pemkab Kendal menyalurkan bantuan jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Gudang Bulog, (Foto: Sigit)

Kendal-Spektroom: Guna meringankan beban peternak pada saat harga bahan baku pakan terus meningkat

Pemerintah Kabupaten Kendal menyalurkan bantuan jagung peternak untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di wilayahnya. Bantuan jagung akan disalurkan kepada para peternak melalui Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Kendal.

Ketua KPUS Suwardi mengatakan, penyaluran bantuan jagung program SPHP disambut positif para peternak unggas, dan dinilai mampu membantu meringankan beban biaya pakan ternak unggas.

"Mudah-mudahan dengan adanya penyaluran jagung SPHP ini bisa mengurangi beban biaya pakan kami,” ujar Suwardi, Senin (11/5/2026).

Dalam proses distribusinya, Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal menjual jagung dengan harga Rp.5.350 per kilogram dan sudah sampai di peternak.

"Jumlah peternak di Kendal sekitar 761 peternak. Peternak mikro mendapatkan kuota penyaluran 3 bulan, peternak kecil 2 bulan, peternak menengah 1 bulan, " terang Suwardi.

Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono menyampaikan, penyaluran jagung SPHP ini tujuannya meringankan beban para peternak di tengah melonjaknya harga pakan saat ini.

Harga jagung SPHP dari Bulog hanya Rp.5.000 per kilogram, sedangkan koperasi menyalurkan ke peternak dengan harga maksimal Rp.5.500 per kilogram.

"Harapannya dengan adanya bantuan SPHP Jagung dari pemerintah ini harga jagung lebih terjangkau," ujarnya saat melepas penyaluran jagung SPHP dari gudang Bulog Semarang.

Saat ini harga jagung di tingkat peternak rata-rata mencapai Rp6.300 per kilogram. Dengan adanya subsidi harga jagung SPHP tersebut sangat membantu peternak dalam menekan biaya produksi.

"Selain harga pakan yang masih tinggi, saat ini harga telur juga mengalami penurunan. Karena itu kondisi ini harus terus dipantau,” pungkasnya. (Fr)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno