Tidak Ada Upaya Hukum, Mengundurkan Diri Bisa Menjadi Pilihan Politik Yang Paling Baik
Jakarta - Spektroom: Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 10 November 2026 bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat mundur setelah pertemuan sekitar dua setengah jam dengan Prabowo menjadi perkembangan yang tidak biasa dalam pemerintahan.
Terlebih, pertemuan itu berlangsung di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran dan dinamika putusan lembaga peradilan. Prasetyo Hadi juga menjelaskan bahwa Prabowo tidak menolak niat tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran.
Gibran, menurut keterangan Istana, meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, ada satu hal yang tidak boleh dikaburkan yaitu menyampaikan niat untuk mundur bukan berarti telah resmi mengundurkan diri. Istana menyatakan Gibran masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Artinya, sampai ada keputusan dan proses resmi sesuai ketentuan yang berlaku, belum terjadi kekosongan jabatan.
Justru diantara perbedaan antara niat dan keputusan itulah persoalan komunikasi politik pemerintah sedang diuji.
Tentang Ijazah Gibran yang menjadi benang merah, mari kita cermati lagi Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026: Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan sengketa terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Temuan Substansinya, dalam pertimbangan hukumnya pada tanggal 6 Oktober 2026, MK menilai bahwa certificate of attendance dan dokumen lain yang menjadi dasar Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan tidak membuktikan keberhasilan menamatkan jenjang SMA, melainkan hanya sebatas bukti kehadiran dalam perkuliahan. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma setingkat SLTA.
Adalah Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), karena MK tidak dapat memberhentikan Gibran melalui mekanisme perkara tersebut, pertimbangan dalam putusan itu kini dapat menjadi pijakan bagi parlemen.
Ridho menegaskan bahwa lembaga legislatif semestinya tidak diam dalam merespons temuan tersebut.
Ini dapat menjadi dasar bagi parlemen untuk melakukan, bahasa sederhananya, follow up. Seharusnya DPR merespons putusan MK tersebut.
Selanjutnya MK pada Selasa (6/10/2026) menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.
Bahkan, MK tidak dapat memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi atau membatalkan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden melalui perkara PHPU tersebut, tetapi menyerahkan implikasi konstitusionalnya kepada lembaga berwenang seperti DPR dan MPR.
Lain lagi pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, yang mempertanyakan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan terkait gugatan mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran.
Dia menyoroti adanya perbedaan antara amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan pertimbangan hukum yang dinilai turut membahas substansi perkara.
Hotman menyampaikan hal tersebut melalui sebuah pernyataan di akun Instagramnya @hotmanparisofficial, yang ditujukan kepada para sarjana hukum, khususnya pakar hukum tata usaha negara (TUN) dan hukum acara.
Dia meminta kalangan akademisi hukum menjelaskan apakah pertimbangan dalam putusan tersebut dapat dijadikan acuan untuk perkara lain.
Hotman mengakui putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, dia mempertanyakan alasan MK membahas persoalan ijazah Gibran dalam pertimbangan hukum, sementara amar putusannya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Konon, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.
Mahkamah juga menilai perkara yang diajukan oleh para Pemohon secara substansial tidak tepat lagi dimasukkan dalam rezim penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden, karena secara faktual Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menyandang status sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Status calon tersebut berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada tanggal 20 Oktober 2024, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Lalu bagaimana Mas Wapres menyikapinya?
Wapres Gibran menyampaikan bahwa Presiden menyarankan dirinya menghadirkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Gibran juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait rencana pengajuan PK ke MA.
Saran Presiden salah satunya adalah agar Gibran tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA.
Pernyataan Wapres Gibran yang akan Fight di PTUN tersebut di mentahkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menyatakan tidak ada gunanya langkah Wakil Presiden Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah Gibran sudah final.
Intinya, Gibran tidak dapat mengajukan banding atau peninjauan kembali (PK) di PTUN karena bukan dalam posisi tergugat intervensi.
So, karena tidak ada upaya hukum, mengundurkan diri bisa menjadi pilihan politik yang Lebih Baik. (@Ng).
(Diangkat dari berbagai sumber)
