Tim Gabungan Temukan Satu Dapur Tak Beroperasi Selama Tujuh Bulan
Jember - Spektroom: Sebanyak tujuh dari delapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Jawa Timur masih beroperasi.
Sementara itu, Dapur SPPG Rambigundam berhenti beroperasi sejak April 2026 akibat konflik internal antara mitra SPPG dan pemilik lahan.
Temuan tersebut terungkap dalam supervisi tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jember, Sabtu 31 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00–19.00 WIB itu bertujuan mendata kesiapan fasilitas, kelengkapan administrasi, dan kondisi operasional dapur SPPG.
Camat Rambipuji Prima Kusuma Dewi mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi mediasi antara mitra SPPG dan pemilik lahan agar persoalan tersebut segera diselesaikan.
“Kami sangat prihatin atas terhentinya operasional SPPG Rambigundam akibat konflik internal ini. Kami akan memfasilitasi mediasi antara mitra SPPG dan pemilik lahan agar persoalan ini segera selesai, sehingga pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat tidak terhambat,” ujarnya. Sabtu (31/10/2026) malam.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh tim di lapangan, penghentian operasional dapur tersebut bukan disebabkan sanksi atau penangguhan (suspend) dari Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan persoalan antara mitra SPPG dan pemilik lahan, Jaenuri. Konflik tersebut disebut telah berlangsung lebih dari tujuh bulan.
Meski demikian, kedua belah pihak mulai menunjukkan iktikad baik untuk mencari penyelesaian. Pemerintah kecamatan berharap kesepakatan dapat segera dicapai agar dapur kembali beroperasi dan pelayanan pemenuhan gizi tidak terganggu.
Tim gabungan memeriksa delapan dapur SPPG yang tersebar di Kecamatan Rambipuji, yakni SPPG Kaliwining 2, Nogosari, Rambipuji 2, Rowotamtu 2, Rambipuji, Rowotamtu, Kaliwining, dan Rambigundam.
Pemeriksaan mencakup kondisi sarana dan prasarana, kelengkapan peralatan memasak, kebersihan dan sanitasi lingkungan, serta kesesuaian tata letak bangunan dengan ketentuan BGN. Tim juga mendata dokumen administrasi dan inventarisasi peralatan di setiap dapur.
Sebanyak 13 personel dari berbagai OPD terlibat dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan tersebut juga didampingi perwakilan Danramil Rambipuji Kusnadi, Kepala Puskesmas Rambipuji drg. Didik Tri Sukriyanto, dan Kepala Puskesmas Nogosari dr. Amafira.
Anggota tim supervisi dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Riski Bagus Bayu Saputro, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berfokus pada pendataan kondisi faktual setiap dapur, termasuk dokumen administrasi dan ketersediaan peralatan.
“Tugas kami menginput dokumen administrasi dapur serta peralatan yang ada di dapur yang kita kunjungi. Tim ini tidak memberikan rekomendasi apa pun kepada BGN,” kata Riski.
Dengan demikian, hasil supervisi menjadi dokumentasi kondisi masing-masing dapur, bukan rekomendasi kepada BGN.
Prima Kusuma Dewi mengapresiasi keterlibatan seluruh personel lintas dinas, unsur TNI, dan jajaran kesehatan yang mendukung kegiatan tersebut.
Menurutnya, supervisi selama kurang lebih sepuluh jam membutuhkan koordinasi dan ketelitian agar pendataan di delapan lokasi dapat berjalan dengan baik.
Ia berharap hasil pendataan dapat menjadi gambaran kondisi dapur SPPG di Rambipuji, sekaligus mendorong penyelesaian persoalan yang masih menghambat operasional.
“Jangan sampai persoalan internal yang sebenarnya dapat diselesaikan justru berlarut-larut dan berdampak terhadap pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat,” ujarnya. (budi)
