Tinjau Banjir Solok, Wapres Gibran Minta Cicilan Warga Direstrukturisasi
Solok-Spektroom : Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung dampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Jumat (25/9/2026).
Wapres didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wagub Vasko Ruseimy untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.
Banjir yang terjadi Senin (21/9/2026) lalu menyebabkan satu orang meninggal, satu orang masih hilang, serta 480 warga terdampak.
Kerusakan infrastruktur juga meluas, mulai dari 6 gedung perkantoran rusak berat, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, jembatan, hingga puluhan rumah warga. Kerugian sementara ditaksir Rp300 miliar.
Dalam tinjauannya, Wapres menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, percepatan pencarian korban hilang, serta perlindungan kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, anak-anak dan ibu hamil. Ia juga meminta ketersediaan air bersih untuk mencegah penyakit pascabencana.
"Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi," ucap Wapres.
Wapres meminta Pemda mendata warga terdampak yang memiliki cicilan di perbankan, termasuk nasabah PNM Mekaar dan Himbara, agar mendapat keringanan selama masa bencana. Ia juga menekankan pemulihan lahan pertanian mengingat Solok merupakan sentra padi dan bawang.
Untuk mitigasi jangka panjang, Wapres mendorong normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam serta penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai dasar pemulihan, termasuk relokasi jika diperlukan.
"Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi," tegasnya.
Gubernur Mahyeldi menyebut normalisasi sungai menjadi prioritas karena curah hujan masih tinggi. Pemprov telah menyurati bupati/wali kota untuk penyusuran sungai bersama Forkopimda dan relawan.
Kepala BNPB Suharyanto memastikan pendampingan pusat, termasuk perpanjangan pencarian korban hingga hari ketujuh. Pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian Rp600 ribu/bulan selama 3 bulan bagi rumah rusak berat, serta bantuan Rp15 juta untuk rusak ringan dan Rp30 juta rusak sedang.
Pemkab Solok menetapkan tanggap darurat 22 September - 5 Oktober 2026 dengan kebutuhan pemulihan diperkirakan Rp929 miliar.
