TPKAD Ambon 2026 Fokus Pemerataan Akses Keuangan dan UMKM
Ambon-Spektroom : Pemerintah Kota Ambon mempercepat pemerataan akses keuangan sebagai kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kota Ambon yang digelar di Kantor OJK Karang Panjang, Selasa (14/4/2026).
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, hadir bersama Plt Sekretaris Kota Ambon, hadir pula Kepala OJK provinsi Maluku Harmain Biladi dan sejumlah pimpinan OPD, serta pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.
Dalam forum tersebut, Wattimena menekankan bahwa akses keuangan bukan sekadar membuka layanan perbankan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami dan memanfaatkannya.
“Akses keuangan harus merata. Tidak ada masyarakat sejahtera tanpa akses keuangan yang baik, termasuk kemampuan menabung dan mengelola keuangan,” tegasnya.
Ia mengingatkan, di tengah dinamika global seperti ketidakpastian ekonomi dan dampak konflik internasional, Ambon harus tetap waspada dan adaptif agar tidak terdampak secara signifikan, terutama di sektor keuangan.
Secara ekonomi, pertumbuhan Ambon pada 2025 tercatat masih positif meski belum mencapai target RPJMD. Angka pertumbuhan berada di kisaran 4,87 persen, turun dibanding tahun sebelumnya, namun tetap menunjukkan daya tahan ekonomi daerah.
Wattimena juga menyoroti inflasi yang dinilai masih terkendali. Pada Maret 2026, inflasi tercatat sekitar 3,18 persen, masih dalam batas aman. Ia menyebut kenaikan inflasi sebelumnya lebih dipengaruhi faktor administrasi seperti tarif transportasi dan listrik, bukan karena lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Daya beli masyarakat tetap terjaga. Justru aktivitas belanja menunjukkan ekonomi bergerak,” ujarnya.
Ia berharap TPKAD menjadi ruang kolaborasi nyata untuk mengidentifikasi persoalan akses keuangan dan menghadirkan solusi konkret, termasuk memperkuat inklusi dan literasi keuangan.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Maluku, Harmain Biladi, menegaskan pentingnya peran daerah dalam mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 98 persen pada 2045.
Menurutnya, Ambon memiliki posisi strategis dalam mendorong pencapaian tersebut melalui berbagai program, mulai dari satu rekening satu pelajar, penguatan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR), hingga digitalisasi transaksi keuangan.
“TPKAD menjadi motor penggerak di daerah. Kita dorong UMKM naik kelas lewat akses pembiayaan dan digitalisasi seperti QRIS,” jelasnya.
OJK juga tengah menyiapkan pengukuran Indeks Akses Keuangan Daerah yang akan menjadi acuan kinerja hingga level kabupaten/kota. Indikatornya meliputi penggunaan layanan keuangan, ketersediaan infrastruktur seperti ATM, hingga jumlah pelaku UMKM yang mengakses pembiayaan.
Selain itu, program literasi keuangan akan diperluas hingga tingkat SMP melalui penyusunan modul pembelajaran, guna membangun kesadaran keuangan sejak dini.
Rapat pleno ini juga mengevaluasi program kerja 2026 serta merumuskan langkah lanjutan, termasuk rencana business matching antara lembaga keuangan dan UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif dan kampung nelayan berbasis inklusi keuangan.
Pemerintah Kota Ambon dan OJK sepakat, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar akses keuangan tidak hanya tumbuh, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (EM)
