Trending

TPPO Yang Terus Bermutasi

TPPO Yang Terus Bermutasi
Diskusi virtual terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). (Foto: Jun/Spektroom)

Banjarmasin-Spektroom : Jaringan Antar Iman Tolak Perdagangan Orang (JAITPO), kembali menggelar diskusi virtual (Selasa, 17/11/2026). Diskusi kali ini dalam rangka mengetahui kondisi terkini kasus-kasus perdagangan Orang atau Human Trafficking (TPPO).

Hadir di layar zoom, lebih 30 peserta, terdiri dari para pegiat dan aktivis yang bergelut dalam isu perdagangan orang, tersebar di seluruh Indonesia.

Pdt Paoina Bara dari Kupang, bahwa sampai dengan hari ini, dalam tahun ini, sudah ada 132 peti jenazah yang dipulangkan ke NTT. Satu kenyataan yang sangat tragis. Anak bangsa diperdagangkan, dan kembali pulang, bukan dengan kesuksesan di negeri orang, tapi dalam peti jenazah.

Diskusi virtual terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sedangkan Elga Sarapung, Direktur Dian Interfidei yang bertindak sebagai penggagas dari diskusi tersebut mengatakan, bahwa situasi ekonomi yang makin tidak menentu, memperparah kasus-kasus perdagangan orang.

Bahkan Elga mengatakan, “karena kebutuhan akan uang, semua pihak yang seharusnya melindungi, justru menjadi pelaku. Mestinya pemerintah bekerja semaksimal mungkin menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga tidak ada anak bangsa yang terpaksa bertarung ke negeri orang, dan karena illegal, akhirnya berujung tragis.”

Sementara Greg Retas Daeng dari PADMA Indonesia, menyampaikan sejumlah fakta dan data terbaru, bahwa meningkatnya kasus perdagangan orang, menggambarkan krisis kemanusiaan yang semakin parah. Kejahatan ini menurut Greg, terus bermutasi.

Lonjakan kasus mencapai 42,7%, berdasarkan pengaduan yang disampaikan kepada PMI Perempuan. Data perlindungan KP2MI mencatat, dominasi korban adalah perempuan.

Sekarang ini, kata Greg, target utama adalah generasi muda terdidik. Lulusan SMA hingga sarjana. Mereka terjebak lowongan digital palsu yang menggiurkan.

Empat wajah baru eksploitasi manusia yang makin marak antara lain, online scamming; eksploitasi ABK; Pengantin pesanan; dan PRT anak pada lingkup domestik.

Greg menyampaikan tiga pilar gerakan lintas iman yang harus dilakukan, yaitu menguatkan rumah ibadah dan desa aman; membentuk posko dan peringatan dini; menciptakan lingkar pemulihan komunitas;

Romo Vande Raring, dari NTT. Mengatakan, nampaknya sulit membendung pemberangkatan illegal. Pada kapal-kapal yang membawa mereka, penumpang dan tenaga kerja menjadi satu, sehingga sulit dicegah.

“Bagaimana membangun kerjasama dengan pemerintah yang tidak peka dan tidak peduli ini? Setelah ada masalah, baru mereka kaget. Pergi ke luar negeri tanpa KTP, anehnya lolos. Keberadaan Kapolri yang baru, apakah ada perubahan?,” tanya Romo Vande Raring.

Teguh, dari Palu, mengajak untuk berefleksi, dimana posisi kita berada, terutama saat ratusan nyawa melayang diperdagangkan? Apa yang dilakukan?

Filo Loe, dari Belu. Mengatakan, kenapa TPPO semakin marak, sebab upah sangat rendah.Upah yang tidak manusiawi, menjadi alasan untuk pergi ke luar kampung. Upah versus kebutuhan hidup layak.

Suster Verena dari Jaringan Talitakum Medan, mengatakan, bahwa kasus-kasus yang terjadi di Medan semakin mengkhawatirkan. Pemerintah nampak tidak sejalan dengan aparat.

Suster Verena mengingatkan, agar semangat para pegiat harus diperkuat. Kerja-kerja pencegahan mesti jadi paling utama. Perlu asupan informasi kepada kawan-kawan di semua daerah, agar bisa saling memantau persoalan ini.

Decky dari Kupang, berbagi cerita tentang penangan 14 kasus TPPO yang sedang didampingi. Termasuk menangani 132 jenazah yang dia lakukan bersama para pendamping lainnya.

Decky mempertanyakan, bagaimana mengejar perusahaan-perusahaan yang menjual orang dengan dalih memberikan lapangan pekerjaan?

Dirumuskan 5 rekomendasi, yaitu: Terus menyuarakan kasus-kasus perdagangan dalam berbagai kesempatan dan cara; Terus mendorong pemerintah, organisasi pengusaha, dan berbagai pihak membicarakan sulitnya lapangan pekerjaan dan upah yang begitu rendah; Jangan bosan berbagi informasi den pengetahuan, terutama info-info terbaru sebagai bekal bagi kawan-kawan di daerah.

Bersamaan dengan itu, saling menguatkan antar daerah, agar terpupuk semangat untuk tetap bertahan dalam penangan isu ini; Terus mencari pola dalam mata rantai, sebab modus kejahatan selalu lebih canggih dari pencegahan dan penanganan; Dan mengusulkan adanya pelatihan bersama tentang “cara membentengi diri”. Sebab masalah tidak tahu kapan datangnya.

Berita terkait

Kejari dan Pemko Sawahlunto Perkuat Sinergi Hukum, Teken PKS Datun dan Sosialisasi Antikorupsi

Kejari dan Pemko Sawahlunto Perkuat Sinergi Hukum, Teken PKS Datun dan Sosialisasi Antikorupsi

Sawahlunto-Spektroom : Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sawahlunto Nurul Hidayat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) di Hotel Parai, Kota Sawahlunto, Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang diikuti para

Riswan Idris, Rafles