Trauma Penipuan Digital, Sebagian Masyarakat Mulai Kembali ke Uang Tunai
Jakarta - Spektroom : Kemudahan memindai kode QR atau mentransfer dana lewat ponsel kini telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), warga perdesaan, anak muda, hingga kelompok lanjut usia, semuanya kian akrab dengan transaksi digital.
Hingga triwulan III 2026, Bank Indonesia (BI) mencatat pengguna QRIS telah menembus lebih dari 70 juta orang dengan 49 juta merchant. Total volume transaksinya bahkan melampaui 20 miliar kali. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan tersebut, terselip kekhawatiran yang mulai mengubah kebiasaan sebagian masyarakat: maraknya penipuan digital (scam).
Hilangnya Kepercayaan dan Efek "Balik ke Tunai"
Bagi sebagian warga, pengalaman pahit kehilangan dana akibat kejahatan siber meninggalkan trauma tersendiri. Alih-alih terus mengejar kepraktisan atau promo, sebagian masyarakat memilih langkah mundur yang dianggap paling aman, yakni kembali memegang uang tunai (cash).
Fenomena ini turut disoroti oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta. Menurutnya, ekspansi sistem pembayaran digital wajib dibarengi dengan rasa aman. Pasalnya, kejahatan digital berpotensi menggerus kepercayaan publik yang selama ini dibangun.
Ia merujuk pada sebuah studi terhadap 1.133 pelaku usaha kecil di Indonesia yang dipublikasikan dalam Journal of Financial Services Marketing. Studi tersebut menunjukkan bahwa persepsi risiko terbukti menurunkan minat masyarakat untuk memakai layanan pembayaran digital.
Ketika kepercayaan sudah runtuh, berbagai iming-iming promosi seperti cashback maupun hadiah tidak lagi mempan menarik minat konsumen.
"Begitu kepercayaan hilang, mereka mengatakan balik lagi saja ke tunai (cash), tidak pakai digital-digitalan," ujar Filianingsih dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Filianingsih mengungkapkan, rasio serangan siber sepanjang 2026 sebenarnya tergolong sangat kecil, yakni sekitar 0,001 persen dari total volume transaksi digital. Kendati demikian, angka kecil tersebut tetap berdampak besar terhadap psikologis pengguna.
"Kerja keras dan kepercayaan (trust) yang sudah bertahun-tahun dibentuk kadang-kadang runtuh hanya karena kerikil. Ini kecil, tetapi memengaruhi, jadi tetap harus kita tangani dengan baik," tuturnya.
Lonjakan 700 Ribu Laporan dan Rumitnya Ekosistem
Kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah laporan penipuan digital yang masuk melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menembus lebih dari 700.000 laporan. Angka ini melonjak tajam dibandingkan saat IASC pertama kali dibentuk sekitar dua tahun lalu, yang saat itu baru mencatat 18.000 aduan.

Anggota Dewan Komisioner OJK, Dicky Kartikoyono, menilai lonjakan aduan ini mencerminkan tantangan baru dalam ekosistem keuangan digital. Jika dulu sengketa transaksi cukup diselesaikan oleh satu bank tunggal, kini satu kali transaksi melibatkan banyak pihak sekaligus mulai dari perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, merchant, hingga platform digital.
Di mata industri, keterhubungan ini adalah sebuah ekosistem yang terintegrasi. Namun bagi konsumen yang menjadi korban penipuan, situasi tersebut justru terasa membingungkan. Konsumen hanya merasakan satu hal: uangnya hilang.
"Ketika terjadi masalah, konsumen tidak seharusnya dipaksa memahami apa dan siapa yang berada di balik setiap lapisan ekosistem itu. Konsumen hanya butuh satu hal, yaitu kejelasan," tegas Dicky dalam kesempatan yang sama.
Masyarakat, lanjutnya, membutuhkan kepastian mengenai saluran pengaduan yang jelas, pihak yang bertanggung jawab, proses penyelesaian sengketa, hingga pemulihan hak dan pengembalian dana.
Masih Berada di Level "Kritis"
Untuk mencegah masyarakat semakin menjauh dari ekosistem digital, penguatan pengawasan di sisi penyelenggara jasa keuangan harus berjalan beriringan dengan edukasi publik.
Berdasarkan Survei Nasional Perlindungan Konsumen yang digelar setiap tiga tahun, Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 tercatat mencapai 77,03 persen. Angka ini naik 12,36 poin dibandingkan survei tahun 2023 yang berada di level 64,67 persen.
Meski masyarakat dinilai semakin mampu mengenali risiko, Filianingsih menyebut tingkat keberdayaan konsumen secara umum masih berada dalam kategori kritis.
"Jadi belum mencapai kategori berdaya, konsumen masih perlu meningkatkan perilaku transaksi aman dan kesadaran memperjuangkan haknya," kata Filianingsih.
Pada akhirnya, inovasi pembayaran digital membutuhkan pelindungan konsumen sebagai fondasi utama. Tanpa jaminan keamanan dan kepastian penyelesaian masalah saat terjadi penipuan, kenyamanan bertransaksi di era digital bisa saja kalah oleh rasa aman yang ditawarkan selembar uang tunai di dalam dompet.