Trending

Untuk Swasembada Pangan Menteri Dody Sisir Titik Kekeringan Dipersawahan

Untuk Swasembada Pangan Menteri Dody Sisir Titik Kekeringan Dipersawahan
Menteri PU saat berbincang dengan petani di Cirebon ( birkom pu)


Cirebon –Spektroom :  Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo turun langsung menyusuri titik-titik kekeringan di Bekasi, Karawang, hingga Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026), untuk memastikan ketersediaan air bagi petani. Langkah ini menjadi bentuk keseriusan Kementerian PU dalam menjaga produktivitas lahan persawahan sekaligus mengawal target swasembada pangan nasional pada 2026.

“Saya ingin memastikan laporan yang disampaikan teman-teman sumber daya air benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari laporan, semuanya terlihat baik, tetapi ketika saya turun langsung, ternyata masih ada titik-titik kekeringan. Ini sangat saya sesalkan, karena sejak awal tahun saya sudah mengingatkan agar ketersediaan air untuk sawah dijaga,” kata Menteri Dody.

Peninjauan pertama dilakukan di Desa Karangharja, Kec. Kebayuran, Kab. Bekasi. Di lokasi ini, saluran irigasi tersier ditemukan dalam kondisi tidak mengalir. Padahal, hanya berjarak sekitar dua kilometer dari area persawahan terdapat sungai besar yang debit airnya masih terjaga.

Para petani saat menyampaikan keluhan kepada menteri PU ( birkom pu)

Kunjungan berikutnya dilakukan di Desa Sukatani, Kec. Cilamaya Wetan, Kab. Karawang dengan tantangan penanganan yang membutuhkan upaya lebih besar. Menteri Dody melihat langsung kondisi persawahan dan kebutuhan pengairan di lokasi tersebut.

Sementara itu, pada titik ketiga di Desa Kedongdong, Kec. Susukan, Kab. Cirebon, terdapat area persawahan seluas lebih dari 100 hektare yang juga membutuhkan perhatian dalam penanganan kekeringan.

“Sebetulnya banyak persoalan yang tidak terlalu rumit. Kalau sumber airnya ada, kita bisa memasang pompa dan menyalurkan air ke saluran irigasi. Kalau memang air harus dinaikkan dari sungai ke sawah, kita bisa menggunakan pompa. Yang penting, kita mau turun melihat langsung persoalan petani dan segera mengerjakannya,” tegas Dody.

Menteri Dody melihat langsung sawah yang kering ( birkom pu)

Untuk penanganan jangka panjang, Kementerian PU juga akan mengkaji pembangunan sumur bor dan embung pada lokasi yang memungkinkan. Di samping itu, pendataan kebutuhan air akan diperkuat dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sehingga penanganan dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil yang dihadapi petani.

Menteri Dody menekankan bahwa keberpihakan kepada petani harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Menteri Dody meminta seluruh jajaran Kementerian PU, khususnya bidang sumber daya air, untuk lebih aktif turun ke lapangan, mengidentifikasi persoalan, dan mempercepat penanganan.

“Target swasembada pangan 2026, insyaallah tetap kita kejar. Saya akan lebih fokus pada persoalan kekeringan. Kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan air petani, karena dampaknya bukan hanya bagi masyarakat di satu daerah, tetapi bagi ketahanan pangan Indonesia. ,” ucap Menteri Dody.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno