Trending

Urus Dokumen Kependudukan Makin Dekat, Disdukcapil Palangka Raya Gencarkan Layanan Jebol

Urus Dokumen Kependudukan Makin Dekat, Disdukcapil Palangka Raya Gencarkan Layanan Jebol
Petugas Disdukcapil Kota Palangka Raya saat layani warga melalui jemput bola. (Foto: dok MC PRaya)

Palangka Raya-Spektroom: Warga tak harus selalu datang ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya justru mendatangi warga melalui layanan jemput bola (Jebol), sekaligus membuka akses perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Layanan yang digelar Sabtu (26/9/2026) tersebut menyasar sejumlah titik di wilayah Kota Palangka Raya, mulai dari lingkungan permukiman hingga fasilitas pelayanan masyarakat.

Di RT 05/RW 10 Jalan Hiu Putih 8, petugas melayani perekaman KTP-el dan aktivasi IKD bagi warga sekitar. Sementara di Jalan Ponowati Gang 2, layanan difokuskan pada pengurusan dokumen administrasi kependudukan secara umum.

Layanan aktivasi IKD juga dibuka di Pos Satkamling RT 04/RW 09 Jalan Pramuka III, Kelurahan Menteng, serta Puskesmas Kayon. Kehadiran petugas di titik-titik tersebut menjadi upaya untuk memangkas jarak layanan, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu atau akses untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil.

Kepala Disdukcapil Kota Palangka Raya, Alman Parluhutan Pakpahan, mengatakan pelayanan jemput bola merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

“Melalui kegiatan Jebol ini kami berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga layanan administrasi kependudukan dapat lebih mudah dijangkau. Kami juga terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan IKD serta memastikan dokumen kependudukan dan data identitas tetap sesuai dan mutakhir,” ujar Alman, Sabtu (26/9/2026).

Selain mendatangi lingkungan warga, Disdukcapil juga memfasilitasi verifikasi identitas bagi peserta didik sekolah kedinasan di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Langkah tersebut mendukung pemutakhiran sekaligus memastikan keabsahan data kependudukan dalam proses administrasi calon aparatur negara.

Melalui layanan yang bergerak mendekati masyarakat ini, Disdukcapil Palangka Raya tidak hanya mengurus dokumen, tetapi juga memastikan data identitas warga tetap tertib, valid, dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pelayanan publik. (Polin-ndk)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno