Wagub Maluku Soroti Serapan DAK, Minta Program Penurunan Stunting Tepat Sasaran
Ambon-Spektroom: Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum terserap maksimal maupun penggunaannya yang belum sepenuhnya sesuai peruntukan.
Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat pengawasan agar anggaran program kependudukan dan pembangunan keluarga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Vanath saat membuka Rapat Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026 di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Selasa (27/10/2026).
Rapat yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku itu berlangsung secara luring dan daring, dengan tema penguatan sinergi lintas sektor untuk mengoptimalkan program kependudukan, pembangunan keluarga, serta pencegahan dan penurunan stunting.
Vanath menegaskan, optimalisasi anggaran perlu menjadi perhatian bersama, terutama agar pelaksanaan program sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, kepala daerah diminta memastikan perangkat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menjalankan program secara efektif dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan bagian penting dari strategi pembangunan Maluku. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi terkait, serta masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga dan generasi muda.
“Semua pihak harus berpartisipasi dalam mendorong peningkatan kualitas generasi muda Maluku. Media juga diharapkan memberikan dukungan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari upaya membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Dalam konteks itu, pencegahan dan penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi, tetapi memerlukan kerja sama lintas sektor agar intervensi berjalan terpadu.
Vanath juga menjelaskan, penyampaian informasi kepada para bupati mengenai pemanfaatan anggaran bukan merupakan surat peringatan. Langkah tersebut, kata dia, dimaksudkan untuk mendorong kepala daerah memberikan perhatian dan pengawasan lebih besar terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Melalui rapat reviu ini, pemerintah berharap dapat mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan. Evaluasi tersebut diharapkan membantu memastikan anggaran dimanfaatkan secara optimal dan program kependudukan, pembangunan keluarga, serta penurunan stunting berjalan sesuai sasaran.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Asisten I Setda Provinsi Maluku, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, instansi vertikal, serta jajaran OPD terkait Pemerintah Kota Ambon.
