Wagub NTB: Ancaman Siber dan Risiko Kebocoran Data Semakin Meningkat di Era Digital
Mataram-Spektroom : Penguatan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan fondasi utama dalam memastikan keberhasilan transformasi digital pemerintahan yang aman, andal, dan terpercaya.
Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Internal Keamanan SPBE/Pemerintah Digital di Mataram, Selasa (5/4/2026) menegaskan saat ini hampir seluruh proses tata kelola pemerintahan telah berbasis digital, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelayanan publik hingga komunikasi pemerintahan. Kondisi ini, menurutnya, menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga diikuti dengan risiko yang tidak kecil.
“Hari ini kita hidup dalam tata kelola pemerintahan yang sangat bergantung pada sistem digital. Ini memberi kemudahan, tetapi juga membawa risiko serius seperti kebocoran data, gangguan layanan, hingga potensi lumpuhnya pelayanan publik jika sistem tidak dikelola dengan aman,” .
Oleh karena itu, Wagub menegaskan, audit internal keamanan SPBE bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar yang harus dilakukan secara sistematis oleh seluruh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, audit internal memiliki peran strategis dalam tiga aspek utama. Pertama, memastikan seluruh sistem dan aplikasi yang digunakan telah memenuhi standar keamanan informasi dan tata kelola yang baik. Kedua, mendeteksi potensi kerentanan sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih besar. Ketiga, membangun kepercayaan publik melalui sistem digital yang akuntabel dan terlindungi.
“Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan celah sejak awal. Lebih baik kita menemukan kelemahan sendiri daripada menghadapi serangan dari luar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wagub menekankan, pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan SPBE di NTB. Ia menyebut peran Inspektorat sebagai pengawal audit internal sangat krusial, sementara Dinas Kominfotik harus diperkuat sebagai pengampu SPBE yang memastikan standar, sistem, dan infrastruktur berjalan secara terintegrasi.
Sementara itu, Didik Hardiyanto dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat keamanan siber melalui kolaborasi antara Dinas Kominfotik dan Inspektorat.
Ia menegaskan, bahwa dalam era digital, ancaman siber dan risiko kebocoran data semakin meningkat, sehingga keamanan sistem bukan lagi aspek pendukung, melainkan kewajiban utama.
“Tanpa keamanan yang baik, kepercayaan publik akan runtuh. Audit keamanan SPBE menjadi instrumen penting untuk memastikan sistem pemerintahan berjalan sesuai standar,” ujarnya.
Melalui penguatan audit internal dan sinergi lintas sektor, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen membangun sistem pemerintahan digital yang tidak hanya modern, tetapi juga aman, tangguh, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat
