Wagub Taj Yasin Ingin Program MBG Menjadi Penggerak Ekonomi Masyarakat Lokal
Semarang,-Spektroom: Keberadaan ribuan dapur MBG seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya bagi peternak, petani, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.
Hal itu disampaikan Wagub Taj Yasin saat Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026).
Ia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya, agar membeli telur dari peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat,” kata Taj Yasin, yang merangkap sebagai Ketua Satgas Percepatan Progran MBG Jateng itu.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan, rata-rata kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai 720.902 kilogram per minggu.
Namun angka itu masih jauh dibandingkan potensi produksi telur Jawa Tengah, yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun. Bahkan, penyerapan dari SPPG di Jateng belum sebanyak itu.
Pemprov Jawa Tengah akan menyiapkan kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, serta pemangku kepentingan lainnya, agar kebutuhan bahan baku SPPG diprioritaskan dari daerah sendiri.
“Kita akan membuat kesepakatan, bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini,” tegas wagub.
Dia mencontohkan, apabila terdapat SPPG di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayur, maupun bahan pangan lain, idealnya dipenuhi terlebih dahulu oleh pemasok dari wilayah tersebut.
Selain memperkuat ekonomi lokal, langkah itu juga diharapkan dapat menekan biaya distribusi, dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani maupun peternak.
Saat ini masih terdapat laporan jika sebagian peternak menjual telur dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.000 per kilogram.
“Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat, tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah,” ujarnya.
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra menambahkan, kesepakatan tersebut nantinya menjadi bentuk komitmen bersama, agar bahan baku lokal terserap lebih optimal.
Menurutnya, pengawasan akan diperkuat melalui Satgas MBG kabupaten/ kota dan BGN, untuk memastikan rantai pasok berjalan sesuai tujuan program.
Saat ini Program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 Bumdes, 18 Bumdes Bersama, serta 7.967 supplier (pemasok) lainnya sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan.
