Wajah Indeks Demokrasi Indonesia: Indeks Komposit Ukur Perkembangan Demokrasi
Jakarta - Spektroom: Pembangunan demokrasi Indonesia terus menjadi komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan menjadi program prioritas pemerintah, komitmen tersebut dapat dilihat dengan telah masuknya program di RPJMN 2025 – 2029.
Sejatinya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) harus dihitung secara akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan independen. Hal tersebut menjadi penting, agar menghasilkan angka-angka yang dapat menilai dan mengevaluasi pembangunan demokrasi di Indonesia, sehingga kita mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu kita dorong dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.
Adalah Kepala Bidang Kepemiluan, Kemenko Polkam, Themy Usman menyampaikan bahwa pembangunan demokrasi Indonesia salah satunya dapat dilihat dari angka IDI yang dihitung setiap tahunnya.
Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat perkembangan demokrasi, karenanya IDI menjadi salah satu tolok ukur penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Demokrasi merupakan tren global yang banyak diterapkan oleh berbagai negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Transisi dari sistem pemerintahan yang tidak demokratis, menjadi sistem pemerintahan yang demokratis memunculkan berbagai tantangan, terutama dari fluktuasi ekonomi yang merupakan bagian penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Celakanya, masih sedikitnya penelitian yang menggunakan paradigma positivistik berakibat pada belum terungkapnya kajian yang bersifat sebab-akibat terhadap naik dan turunya indeks demokrasi Indonesia yang disebabkan oleh fluktuasi makroekonomi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode ex post facto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia sebesar 79%, secara parsial menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia, nilai tukar menunjukkan pengaruh positif terhadap indeks demokrasi Indonesia, dan suku bunga Bank Indonesia tidak berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia.
Teranyar, Wakil Kepala BPS Hari P. Harmadi, prioritas strategis Nasional yang utama adalah memperkokoh Ideologi Pancasila Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), jadi jelas bahwa prioritas nasional ini sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dalam Asta Cita Ke 1 Presiden, adalah memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Yang pasti, Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang 2025 - 2045, supremasi hukum stabilitas dan kepemimpinan Indonesia tercantum di pasal 7, diantaranya adalah Pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial dimana lembaga yang terlibat di dalamnya semakin kuat ada kesetaraan di masyarakat sipil.
Yang perlu kita cermati bahwa secara nasional capaian IDI 2025 justru mengalami penurunan. Nilai IDI nasional turun 1,62 poin, dari 79,81 pada 2024 menjadi 78,19 pada 2025. Angka itu masih berada di bawah target pembangunan nasional yang dipatok sebesar 81,69 hingga 85,23.
Perjalanan IDI nasional dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang naik turun. Setelah sempat stagnan pada 2009-2013, indeks demokrasi meningkat signifikan pada periode 2014-2019, lalu turun saat pandemi pada 2020, kembali naik pada 2021-2022, dan kembali mengalami fluktuasi hingga 2025.
Pantas di apresiasi bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan nilai IDI tertinggi tahun 2025 dengan skor 89,7, disusul Bali dengan nilai 88,73. Sementara Jawa Tengah berhasil naik dari posisi keempat menjadi peringkat ketiga nasional dengan nilai 86,72.
Adapun Kalimantan Barat dan Jawa Timur melengkapi lima besar provinsi dengan capaian IDI terbaik secara nasional.
Di Lampung Indeks Demokrasi Indonesia dari Aspek Kebebasan 83.02, Aspek Kesetaraan 72.13, Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi 78.82 dan Skor Indeks Demokrasi 77.83
Ya.... begitulah Wajah Indeks Demokrasi Indonesia, sebagai ukuran Perkembangan Demokrasi namun perlu banyak aspek yang harus dibenahi.(@Ng).
(Diangkat dari berbagai sumber)
