Wali Kota Sawahlunto Pimpin FGD Strategis Bersama Forkopimda, Bahas Kemarau, Kamtibmas hingga Dampak PHK Pekerja Tambang
Sawahlunto-Spektroom : Pemerintah Kota Sawahlunto memperkuat langkah antisipatif menghadapi berbagai tantangan daerah melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dipimpin langsung Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, Senin (8/6/2026).
FGD yang diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pimpinan perangkat daerah tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga dampak sosial dan ekonomi pasca dirumahkannya pekerja perusahaan tambang batu bara yang saat ini menghentikan operasionalnya.
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi antarlembaga, serta merumuskan langkah mitigasi yang terukur dalam menjaga stabilitas daerah.
Wali Kota Riyanda Putra menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu merespons setiap perkembangan secara cepat dan tepat guna menghindari munculnya dampak yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah harus hadir lebih cepat dan responsif dalam membaca berbagai dinamika yang berkembang. Karena itu diperlukan penguatan sinergi seluruh unsur Forkopimda dan perangkat daerah agar langkah mitigasi yang dilakukan berjalan terpadu,” ujar Riyanda.
Dalam pembahasan terkait musim kemarau, Pemko Sawahlunto telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana, terutama kebakaran lahan dan kekurangan pasokan air bersih.
Pemerintah daerah juga mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kesiapan sarana dan personel apabila terjadi kondisi darurat.
Di sektor pertanian, Dinas Pertanian Kota Sawahlunto diminta meningkatkan pendampingan kepada petani agar dapat memanfaatkan momentum musim tanam secara optimal. Pendampingan lapangan dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Selain isu kemarau, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat turut menjadi perhatian dalam FGD tersebut.
Berdasarkan laporan Polres Sawahlunto, jumlah laporan kepolisian pada April 2026 tercatat mencapai 13 kasus, meningkat dibandingkan rata-rata laporan pada bulan-bulan sebelumnya yang berkisar 4 hingga 5 kasus.
Menyikapi peningkatan tersebut, Pemko Sawahlunto bersama Forkopimda sepakat memperkuat langkah pencegahan melalui deteksi dini, patroli, koordinasi lapangan, serta penguatan komunikasi dengan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga situasi keamanan tetap kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan roda perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik.
FGD juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi akibat penghentian operasional perusahaan tambang batu bara yang menyebabkan sejumlah pekerja dirumahkan.
Pemerintah Kota Sawahlunto bersama pemangku kepentingan terkait melakukan pemetaan terhadap dampak yang muncul, sekaligus menyiapkan berbagai alternatif langkah penanganan guna meminimalkan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum tersebut, Pemko Sawahlunto menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas daerah melalui koordinasi yang kuat, pengambilan kebijakan berbasis data, serta langkah antisipatif yang terukur terhadap berbagai tantangan yang berkembang. (Ris1)
