Walikota Ambon Tekankan: PKK Tak Boleh Sekadar Seremonial, Program Harus Tepat Sasaran
Ambon-Spektroom : Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menegaskan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) harus hadir menjawab persoalan masyarakat, bukan sekadar menjalankan kegiatan seremonial. Sinergi dengan Pemerintah daerah menjadi kunci agar program pemberdayaan keluarga berdampak nyata, termasuk dalam penanganan stunting dan peningkatan kesejahteraan warga.
Penegasan itu disampaikan Bodewin saat pelantikan Ketua TP-PKK Kecamatan Nusaniwe, Leitimur Selatan, dan Teluk Ambon di Ruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (29/10/2026).
Menurut Bodewin, TP-PKK memiliki posisi strategis karena jaringannya menjangkau kecamatan, desa, negeri, hingga kelurahan. Kekuatan tersebut harus dimanfaatkan untuk memastikan program pemerintah menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Pemerintah Kota Ambon membutuhkan dukungan dari semua pihak. TP-PKK merupakan salah satu mitra strategis yang dapat kita berdayakan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah,” kata Bodewin.
Ia meminta jajaran pemerintah di setiap wilayah memperkuat koordinasi dengan pengurus TP-PKK. Komunikasi yang baik dinilai penting agar program berjalan efektif dan kendala di lapangan dapat diselesaikan bersama.
Bodewin juga mengapresiasi prestasi yang telah diraih TP-PKK bersama jajaran kecamatan dan pemerintah desa, negeri, serta kelurahan. Namun, capaian tersebut harus terus ditingkatkan melalui kerja nyata dan komitmen bersama.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Kota Ambon Lisa Wattimena meminta tiga ketua yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi organisasi dan menyusun program kerja yang terarah, realistis, serta sesuai kebutuhan masyarakat.
Lisa menekankan lima langkah penting, yakni memperkuat organisasi, menjalankan 10 Program Pokok PKK sesuai kondisi wilayah, meningkatkan pembinaan kader, menertibkan administrasi dan pelaporan, serta membangun komunikasi dan kolaborasi antarkecamatan.
Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok Dasawisma yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keluarga. Menurut Lisa, kader perlu mendapat pendampingan, dukungan pendataan, dan ruang untuk menyampaikan persoalan warga.
Ia menegaskan, keberhasilan PKK tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi dari manfaat yang dirasakan keluarga. Karena itu, evaluasi berbasis data dan inovasi program harus menjadi bagian dari kerja organisasi.
Lisa berharap camat dan seluruh pemangku kepentingan mendukung kepengurusan baru agar program PKK berjalan merata hingga tingkat desa, negeri, dan kelurahan.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat peran PKK sebagai mitra pemerintah dalam membangun keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berdaya di Kota Ambon. (EM)
