Trending

Wapres Gibran Kunjungi Pasien diduga Terdampak Keracunan MBG di Kabupaten Batang

Wapres Gibran Kunjungi Pasien diduga Terdampak Keracunan MBG di Kabupaten Batang
Wapres Gibran bersama Gubernur Ahmad Luthfi meninjau pasien dugaan terdampak MBG di Kabupaten Batang, Senin (28/9/2026)(Foto:Humas/Sigit)

Semarang-Spektroom: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Ahmad Luthfi, meninjau pasien terdampak dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang, Senin (28/9/2026).

Dalam kunjungan itu, baik Gibran maupun Luthfi mendatangi satu per satu pasien, dan berdialog mengenai kondisi mereka. Kunjungan dilakukan di tengah proses penanganan para penerima manfaat MBG yang mengalami gejala dugaan keracunan.

Data per hari ini pukul 07.00 WIB, jumlah penerima manfaat yang terdampak telah mencapai lebih dari 700 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah menjalani rawat jalan maupun diperbolehkan pulang.

Sementara 34 pasien masih menjalani perawatan yang tersebar di RSUD Batang, RSUD Limpung, dan Puskesmas Bawang.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab mengatakan, penanganan kasus tersebut dilakukan sesuai standar operasional yang ada.

Ketika muncul dugaan keracunan, puskesmas terdekat melakukan kunjungan ke lokasi terdampak maupun ke SPPG mengambil sampel makanan untuk pemeriksaan laboratorium.

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap air serta spesimen dari pasien, seperti muntahan maupun feses apabila terdapat keluhan diare. Petugas selanjutnya melakukan inspeksi sanitasi lingkungan, memeriksa dokumen, penggunaan alat pelindung diri, hingga peralatan kerja di SPPG.

"Selain pemeriksaan sanitasi, dokumen, alat pelinding diri hingga peralatan kerja, penjamah makanan pada umumnya juga telah mendapatkan pelatihan mengenai pengolahan makanan, serta langkah pencegahan keracunan" ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Ida Susilaksmi mengatakan, penerima manfaat MBG berasal dari berbagai kelompok. Selain peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, program tersebut juga menyasar kelompok lainnya, termasuk balita dan ibu hamil.

Untuk pasien yang masih menjalani perawatan, menurut Ida, kondisinya terus menunjukkan perkembangan positif.

“Dari laporan semua fasilitas kesehatan yang saat ini sedang merawat, semua pasien dalam kondisi terhidrasi dan sudah dalam pemulihan,” jelasnya.

Ditambahkan, pasien masih terus dievaluasi oleh dokter penanggung jawab, untuk menentukan apakah kondisi mereka telah memungkinkan untuk dipulangkan.

Adapun keluhan yang muncul pada penerima manfaat terdampak antara lain pusing, mual, diare, hingga sakit perut.

Penyebab pasti munculnya gejala tersebut masih belum dapat disimpulkan, pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang telah dikirim ke Yogyakarta.

“Sampelnya baik air, makanan dan bahan makanan yang disajikan. Kalau ada muntahan, kita periksa muntahannya,” bebernya.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Batang sebelumnya telah melakukan penelusuran dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium. Penyebab kejadian akan ditentukan setelah hasil pemeriksaan dan investigasi selesai.

Operasional SPPG Bawang sendiri sementara dihentikan selama 30 hari, sambil menunggu proses investigasi. Penanganan terkait operasional SPPG menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno