Warga Jakarta Pusat Terima Alokasi Bedah Rumah Dari Kementerian PKP
Jakarta - Spektroom : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan kesiapan pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas nasional. Hal tersebut dilakukan saat meninjau langsung lokasi usulan bedah rumah/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu malam (28/6/2026).
Pada tahun 2026, alokasi Program BSPS untuk Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan menjadi 10.000 unit, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 158 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.700 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.
Sebaran alokasi tersebut meliputi Jakarta Barat sebanyak 2.443 unit, Jakarta Utara 1.827 unit, Jakarta Pusat 1.810 unit, Jakarta Timur 1.810 unit, Jakarta Selatan 1.810 unit, dan Kepulauan Seribu 300 unit. Khusus di Jakarta Pusat, alokasi BSPS mencapai 1.810 unit. Hingga saat ini telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap 614 unit yang tersebar di 8 kecamatan dan 35 kelurahan.
Sementara di Kelurahan Kebon Sirih terdapat 10 Calon Penerima Bantuan (CPB) dan di Kecamatan Menteng sebanyak 27 unit. Seluruh usulan tersebut diajukan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Menteri PKP kembali mengingatkan bahwa pelaksanaan Program BSPS harus berlangsung cepat, tepat sasaran, dan tidak dipungut biaya kepada masyarakat. "Ini perintah Presiden Prabowo, karena Jakarta istilahnya etalasenya Indonesia, jadi untuk Wakil Wali Kota tolong dibantu ya Pak karena kita sudah mengalokasikan sekitar 10.000 unit untuk Jakarta," tegasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PKP mengunjungi rumah dua calon penerima bantuan, yakni Supendi (64) yang bekerja sebagai pedagang serta Raffles (61) yang berprofesi sebagai penjual sate Padang. Berdasarkan hasil verifikasi, kondisi kedua rumah tersebut mengalami kerusakan berat dan memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan BSPS. Pelaksanaan pekerjaan dijadwalkan berlangsung mulai 30 Juni hingga 30 Agustus 2026.
"Presiden Prabowo dan DPR RI sudah setuju dengan program bedah rumah sebanyak 400.000 unit di tahun ini dan tentunya kita harus bekerja dengan cepat dan tepat untuk merealisasikan program ini karena BSPS ini sangat menyentuh rakyat secara langsung," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menegaskan pentingnya legalitas lahan bagi calon penerima bantuan agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan. Kementerian PKP akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mencari solusi terbaik terhadap persoalan legalitas lahan sehingga program BSPS dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eril Lumbun menyatakan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap status legalitas lahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan Program BSPS di wilayah Jakarta.
