Trending

Wawako Ibnu Asis Buka Secara Resmi Pelatihan JULEHA

Wawako Ibnu Asis Buka Secara Resmi Pelatihan JULEHA
Peserta Peltihan "JULEHA" du Kota Bukittinggi. (Foto: Diskominfo Bkt)

Bukittinggi-Spektroom : Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) kolaborasi peternak bersama Kita Bisa. Kegiatan ini berlangsung di Aula MUI Kota Bukittinggi, Senin (4/5/2026).

Perwakilan Kita Bisa, Tomi, menyampaikan, Juru Sembelih Halal (JULEHA) merupakan lembaga yang membimbing tata cara penyembelihan sesuai syariat serta sertifikasi halal oleh BPJPH. Ia menegaskan pentingnya pelatihan ini agar praktik penyembelihan memenuhi standar kehalalan.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap peserta tidak hanya memahami teori dan praktik penyembelihan halal, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperoleh sertifikat JULEHA, serta memastikan setiap proses penyembelihan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariat,” ujarnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bukittinggi, Aidil Alfin, menjelaskan, prinsip konsumsi sesuai syariat ditujukan untuk seluruh manusia. Aspek halal mencakup jenis hewan serta tata cara penyembelihan sekaligus menekankan pentingnya kebersihan, kesehatan hewan dan keberlanjutan, termasuk imbauan untuk tidak menyembelih hewan betina produktif.

"Pentingnya keseimbangan antara pengalaman dan teori dalam penyembelihan halal. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan tidak hanya terampil, tetapi juga memahami metode yang benar dan mampu mengajarkannya secara berkelanjutan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menyampaikan, apresiasi atas pelaksanaan Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) oleh Kita Bisa. Kegiatan ini dinilai sangat positif dan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat di bidang peternakan, di tengah masih terbatasnya ketersediaan Juleha yang baru mencapai sekitar 50 % dari kebutuhan nasional.

“Keberadaan Juru Sembelih Halal memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan pariwisata halal, baik di tingkat kota maupun provinsi. Kami berharap para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh secara berkelanjutan," ujarnya. (Rita)

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno