Trending

Winardi Sethiono: Kebijakan Pajak Jangan Bebani Pengusaha, Pemerintah Harus Benahi Tata Kelola Anggaran

Winardi Sethiono: Kebijakan Pajak Jangan Bebani Pengusaha, Pemerintah Harus Benahi Tata Kelola Anggaran
Winardi Sethiono, Ketua DPP APINDO Kalsel.(Foto Dokumen pribadi)

Banjarmasin–Spektroom : Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Selatan, Winardi Sethiono, meminta pemerintah menerapkan kebijakan perpajakan secara proporsional dan humanis. Regulasi pajak jangan sampai menambah beban pengusaha di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Winardi menegaskan, pengusaha di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada dasarnya memiliki komitmen memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, sejumlah regulasi dan mekanisme pemungutan pajak dinilai terkadang kurang mempertimbangkan kemampuan serta kondisi riil dunia usaha.

"Pajak merupakan kewajiban. Tetapi peraturan pemungutannya juga harus memperhatikan kondisi pengusaha. Jangan sampai kebijakan justru memberatkan," ujarnya di Banjarmasin, Selasa (17/11/2026).

Ia memahami pajak menjadi sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Namun, pemerintah juga perlu membenahi tata kelola anggaran agar dana pembangunan benar-benar sampai kepada sasaran, bukan justru membebankan kekurangan anggaran kepada masyarakat dan pengusaha.

Menurutnya, kondisi ekonomi global turut memengaruhi aktivitas usaha. Bahkan, sebagian pengusaha kini harus berjuang mempertahankan operasional bisnis, sementara masyarakat juga menghadapi tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Winardi meminta kebijakan pajak tidak diberlakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan kemampuan ekonomi dan karakteristik daerah.

Ia juga mendorong petugas pajak mengedepankan pendekatan persuasif melalui komunikasi dan edukasi, bukan menciptakan ketakutan dengan ancaman pemeriksaan.

"Jangan selalu menggunakan ancaman pemeriksaan. Bangun hubungan baik dengan pelaku usaha. Harus dibedakan pengusaha yang memang melakukan pelanggaran dengan mereka yang selama ini menjalankan usaha secara benar," tegasnya.

Winardi berharap pemerintah dan aparat perpajakan lebih mengedepankan profesionalisme, proporsionalitas, serta pelayanan humanis. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat tumbuh tanpa menghambat keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Berita terkait