Digitalisasi

Wujudkan Madiun Bersahaja, Pemkab Genjot Transformasi Digital Pelayanan Publik

Moch Haryono

25 Apr 2026 — 1 min read

Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Wabup dr. Purnomo Hadi pada Sosialisasi dan Sarasehan Membangun Ekosistem Pelayanan yang Cepat dan Akurat di Desa Krandegan kecamatan Kebonsari (ft Kominfo)

Madiun-Spektroom : Perluasan digital daerah sangat penting, agar nantinya menciptakan pelayanan publik yang tepat dan akurat, mengingat seluruh pelayanan mutlak berada di desa. Itulah sebabnya pemerintah kabupaten Madiun giat melakukan Sosialisasi dan Sarasehan Membangun Ekosistem Pelayanan yang Cepat dan Akurat di pendapa balai desa Krandegan kecamatan Kebonsari Jumat, (24/4/2026).

Wakil bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi yang menjadi pemateri pada kegiatan ini mengatakan untuk mendukung digitalisasi dan percepatan informasi, maka setiap desa harus tersedia wifi. “Untuk itu, bagi setiap desa harus tersedia wifi sebagai digilitasasi dan percepatan informasi di era dunia digital pada saat ini,” katanya. Sementara itu, dalam arahannya Bupati Madiun menyoroti pentingnya teknis pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mempermudah akses layanan publik, meningkatkan efisiensi, memperkuat integrasi data kependudukan, keamanan data pribadi, dan peningkatan infrastruktur digital.

"Untuk lebih spesifiknya, nanti akan dibina langsung oleh Dinas Dukcapil,” harap Bupati Madiun.

Sosialisasi dan Sarasehan yang dihadiri Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, Camat Kebonsari, jajaran Muspicam dan Tim Penggerak PKK digadang bisa mempercepat mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun ‘BERSAHAJA’ (Bersih, Sehat dan Sejahtera) untuk seluruh masyarakat kabupaten berjuluk kampung pesilat Indonesia ini.

Berita terkait

Langgar PP TUNAS, Platform Global Terancam Denda 6 Persen Pendapatan Global

Jakarta-Spektroom : Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah merumuskan sanksi denda bagi platform digital yang melanggar ketentuan pelindungan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Untuk platform digital berskala besar atau global, besaran denda yang dirumuskan mencapai 6 persen

Jabatan Kakanwil BPN Kepri Diserah-terimakan

Kepri-Spektroom : Posisi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalami pergantian dari Nurus Sholichin kepada Budi Hartanto. Pejabat lama mendapat tugas baru sebagai Kakanwil BPN Provinsi Riau. Sedangkan pejabat baru Budi Hartanto sebelumnya bertugas sebagai Kapala Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara. Pejabat Lama Nurus Sholichin bertugas

BAKN DPR Dengarkan Masukan Akademisi Terkait DTSEN

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara - BAKN DPR RI menerima masukan tiga pakar dari perguruan tinggi terkait Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Masukan ini penting untuk mengurai benang kusut 10 pengelompokan masyarakat (desil 1-10) yang akan memperoleh berbagai program perlindungan sosial atau bantuan dari pemerintah. "Masukan dari para

Lima Mahasiswa UMJ, Lima Gelar Juara: Ketika Keringat dan Perjuangan Berbuah Prestasi

Jakarta-Spektroom : Gemuruh pertandingan di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada akhir Agustus lalu menjadi saksi perjuangan para atlet muda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Di tengah persaingan karate yang mempertemukan atlet dari berbagai daerah, lima mahasiswa UMJ tampil gemilang. Mereka bukan sekadar ikut bertanding, tetapi pulang membawa lima gelar Juara