Trending

26 Ribu Konten Asusila Anak Beredar, Pemerintah Soroti Lemahnya Moderasi Platform

26 Ribu Konten Asusila Anak Beredar, Pemerintah Soroti Lemahnya Moderasi Platform
Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta. (Foto: Humas Komdigi)

Jakarta-Spektroom : Sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menangani 26.869 konten pornografi anak.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak boleh berhenti pada penghapusan konten, tetapi harus dilanjutkan dengan pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan distribusi, dan perlindungan terhadap korban.

"Banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi," ujar Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi menyebabkan pola penyebaran konten pornografi anak semakin kompleks.

Konten bermuatan seksual dapat beredar melalui berbagai kanal digital, mulai dari media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung.

Kondisi ini menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan platform digital.

Kompleksitas ancaman tersebut, tercermin dari sejumlah pengungkapan kasus oleh kepolisian. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi Telegram untuk menjaring korban.

Selanjutnya, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi dengan mengamankan enam orang sebagai tersangka.

Selain pola distribusi yang semakin beragam, Meutya menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan konten seksual menggunakan karakter maupun objek digital. Perkembangan ini menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan karena konten bermuatan seksual tidak selalu melibatkan representasi manusia secara nyata.

Menurutnya, perbedaan penafsiran mengenai kategori pornografi antara pemerintah dan perusahaan platform digital juga perlu menjadi perhatian. Ia menegaskan aktivitas bermuatan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ia mengingatkan perusahaan teknologi agar tidak hanya mengandalkan pedoman komunitas atau community guidelines internal dalam menentukan kelayakan suatu konten. Standar internal platform harus tetap mengacu pada hukum nasional, terutama ketika beroperasi dan menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia.

"Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja," jelasnya.

Untuk memperkuat pelindungan anak di ruang digital, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi ini mengatur tanggung jawab penyelenggara platform digital dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko bagi anak.

Pelindungan anak tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Perusahaan teknologi perlu berperan aktif mengawasi konten pada platform masing-masing.

"Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten," tegasnya.

Berita terkait

Kejari dan Pemko Sawahlunto Perkuat Sinergi Hukum, Teken PKS Datun dan Sosialisasi Antikorupsi

Kejari dan Pemko Sawahlunto Perkuat Sinergi Hukum, Teken PKS Datun dan Sosialisasi Antikorupsi

Sawahlunto-Spektroom : Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sawahlunto Nurul Hidayat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) di Hotel Parai, Kota Sawahlunto, Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang diikuti para

Riswan Idris, Rafles