Trending

Anggaran 2 Badan Baru yang Dibentuk Prabowo Telah Disiapkan Menkeu

Anggaran  2 Badan Baru yang Dibentuk Prabowo Telah Disiapkan Menkeu
Menteri Keuangan Srimulyani Indrawati ( by instagram menkeu)

Spektroom - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan menyiapkan anggaran untuk dua badan baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Dua badan baru tersebut yakni Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral.

Presiden Prabowo pun sudah melantik kepala dan wakil kepala badan di Istana Negara pada Senin (25/8/2025). "Kalau sudah dibentuk, pasti nanti ada turunannya," kata Sri Mulyani di Jakarta usai peresmian RS Otak oleh Presiden, Selasa ( 26/8/2025)

Sri Mulyani memastikan, anggaran dua badan itu pasti dipenuhi. Namun, ia tidak menjawab gamblang pos anggaran mana saja yang bakal berubah dan dialihkan ke badan baru tersebut.
Ya kalau badan baru terbentuk dipenuhi nanti," ucap dia.

Mensesneg Prasetyo hadi saat memberi keterangan pers di Istana ( foto : tangkapan layar video setneg)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, dua badan baru tersebut dibentuk lantaran urgensi atas kebutuhan negara. Negara perlu memulai pembangunan tanggul laut untuk kemaslahatan bersama. Negara juga perlu mengeksplorasi mineral mengingat Indonesia kaya dengan sumber daya alam.

Adapun penunjukan dua orang sebagai Wakil Kepala Badan Otorita bukan tanpa alasan. Prasetyo bilang, dua orang itu ditunjuk untuk mewakili masing-masing pihak, yakni Danantara dan pihak pemerintah. "Maka kita membutuhkan satu yang mewakili Danantara. Kemudian satu juga di situ mewakili pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan.

Prasetyo menjabarkan, perwakilan Danantara diperlukan karena di dalamnya bakal terdapat sejumlah pengelolaan, perencanaan, hingga pembangunan.

Sementara itu, pihak pemerintah diperlukan karena pembangunannya melintas di lima provinsi. "Bicara itara Jawa, ia akan berada di kurang lebih lima provinsi di Pulau Jawa. Jadi lebih pada masalah kebutuhan, enggak ada tafsir mengenai jumlah,"  ucapnya.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno