Trending

Angka Kemiskinan Surakarta Turun Jadi 7,31 Persen, Pemkot Perkuat Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan

Angka Kemiskinan Surakarta Turun Jadi 7,31 Persen, Pemkot Perkuat Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani dalam Rakor Capaian Percepatan Digitalisasi Perlinsos. (Foto: Ciptati Handayani)

Surakarta – Spektroom: Pemerintah Kota Surakarta mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 7,31 persen pada 2026. Capaian tersebut menjadi hasil positif dari upaya kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat program penurunan stunting.

Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kota Surakarta yang pada 2025 tercatat sebesar 8,31 persen, kemudian turun menjadi 7,89 persen sebelum mencapai 7,31 persen pada 2026.

“Alhamdulillah, ini menjadi satu capaian positif bagi Pemerintah Kota Surakarta. Penurunan angka kemiskinan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi,” ujar Astrid usai Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Percepatan Digitalisasi Perlinsos, di Kantor Pemkot, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, penurunan angka kemiskinan maupun stunting tidak dapat dicapai hanya melalui satu sektor. Diperlukan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan agar intervensi pemerintah dapat menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Astrid menjelaskan, penanganan stunting di Surakarta kini dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor lingkungan dan sosial melalui program intervensi sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD.

“Temuan kami di Kota Solo menunjukkan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi juga dipengaruhi faktor lingkungan dan sosial. Karena itu, kami menggandeng seluruh OPD agar bisa lebih fokus dengan intervensi sesuai tugas dan peran masing-masing,” jelasnya.

Sejalan dengan program Surakarta Zero Stunting, Pemkot terus mendorong pencegahan agar tidak muncul kasus stunting baru di setiap wilayah. Pendataan jumlah kasus secara riil juga diperkuat agar penanganan dapat dilakukan lebih terarah.

Selain itu, Pemkot Surakarta telah mengintegrasikan layanan Posyandu secara digital. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan akurasi pemantauan perkembangan dan kondisi balita di setiap wilayah, sekaligus memudahkan pemerintah menentukan bentuk intervensi dan program yang tepat sasaran.

Astrid menegaskan, penguatan kolaborasi lintas sektor yang didukung pendataan terintegrasi menjadi langkah penting untuk memastikan program pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting berjalan secara berkelanjutan.

Dengan capaian penurunan angka kemiskinan tersebut, Pemkot Surakarta berkomitmen terus memperkuat berbagai program pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berita terkait

Porprov Kepri VI tahun 2026 resmi ditutup oleh Wagub Kepri, Kontingen Batam Juara Umum

Porprov Kepri VI tahun 2026 resmi ditutup oleh Wagub Kepri, Kontingen Batam Juara Umum

Kepri–Spektroom : Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura secara resmi menutup penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VI Kepri Tahun 2026 di Stadion Gelora Sri Tri Buana, Dompak Tanjungpinang. Rangkaian penutupan diawali dengan pertandingan final cabang olahraga sepak bola yang mempertemukan kontingen Kabupaten Bintan melawan Kota Batam. Dalam pertandingan

Desmawati, Rafles
Pemkab bersama DPRD Jeneponto bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.

Pemkab bersama DPRD Jeneponto bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.

JENEPONTO –Spektroom : Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama DPRD Kabupaten Jeneponto mulai melaksanakan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Rapat Paripurna Tingkat I, Senin (9/11/2026). Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD

Yahya Patta, Bian Pamungkas