Pemkab bersama DPRD Jeneponto bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.
JENEPONTO –Spektroom : Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama DPRD Kabupaten Jeneponto mulai melaksanakan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Rapat Paripurna Tingkat I, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto dihadiri Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Didis Suryadi, serta dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur pemerintah daerah, dan tamu undangan lainnya.
Agenda rapat diawali dengan penyerahan dokumen Ranperda dari Bupati Jeneponto kepada Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, yang dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara penyerahan sebagai bagian dari tahapan awal pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.
Dalam penjelasannya, Bupati Jeneponto menyampaikan bahwa pengajuan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 merupakan langkah pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyesuaian regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih sesuai dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi PAD menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Rangkaian rapat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jeneponto terhadap Ranperda yang diajukan pemerintah daerah.
Selanjutnya, Bupati Jeneponto menyampaikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pandangan, masukan, serta saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Pembahasan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembentukan peraturan daerah yang memberikan ruang bagi pihak eksekutif dan legislatif untuk melakukan pendalaman materi, menyelaraskan substansi, serta memastikan regulasi yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama DPRD berkomitmen menjalankan proses pembahasan Ranperda secara terarah, komprehensif, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Diharapkan, perubahan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nantinya dapat memberikan kepastian hukum, mendukung optimalisasi pendapatan daerah, serta menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jeneponto.
