Trending

Temukan Penyalahgunaan BBM Subsidi, Respati Siapkan SE Larangan Penjualan Pertalite Eceran

Temukan Penyalahgunaan BBM Subsidi, Respati Siapkan SE Larangan Penjualan Pertalite Eceran
Wali Kota Surakarta Respati Ardianto melakukan pemantauan langsung distribusi BBM di SPBU 44.571.27 Laweyan. (Foto: Ciptati Handayani)

Surakarta – Spektroom: Pemerintah Kota Surakarta akan memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul adanya dugaan penyalahgunaan Pertalite yang dijual secara eceran hingga Rp15.000 per liter. Wali Kota Surakarta Respati Ardianto menyiapkan Surat Edaran (SE) larangan penjualan BBM bersubsidi secara eceran serta penindakan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan.

Hal tersebut disampaikan Respati saat memantau distribusi BBM di SPBU 44.571.27 Laweyan, Jalan Dr. Radjiman, Senin (9/11/2026). Pemantauan dilakukan menindak lanjuti informasi dugaan pembelian Pertalite menggunakan kendaraan bertangki modifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah besar.

Dalam kesempatan itu, Respati menerima keluhan masyarakat yang membeli Pertalite eceran dengan harga Rp15.000 per liter, sementara harga resmi BBM bersubsidi tersebut Rp10.000 per liter.

“Banyak aduan masyarakat yang terbebani membeli Pertalite di luar SPBU. Jadi tadi ada pengakuan dari masyarakat seharga Rp15 ribu, padahal harga subsidi adalah Rp10 ribu,” ujarnya.

Respati menilai praktik tersebut merupakan penyalah gunaan subsidi yang membebani masyarakat. Pemkot akan menyiapkan SE melalui Dinas Perdagangan melarang pedagang eceran menjual BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.

Ia juga menegaskan akan menindak pelaku langsir yang membeli BBM di SPBU menggunakan tangki modifikasi untuk kemudian diperjualbelikan.

SPBU 44.571.27 Laweyan Solo, tidak melayani kendaraan bertangki modifikasi menampung BBM. (Foto: Ciptati Handayani)

Pengawasan distribusi akan diperketat dengan melibatkan Kepolisian dan Satpol PP. Respati meminta Pertamina memperkuat standar operasional prosedur (SOP) pembelian BBM bersubsidi. Menurut informasi terdapat empat SPBU yang masuk radar pemantauan terkait dugaan aktivitas ilegal pembelian BBM bersubsidi.

“Ini demi terjangkaunya Pertalite ke masyarakat. Jangan sampai ada oknum untuk memperkaya diri karena yang dirugikan masyarakat. Saya mohon ini adalah subsidi, jaga agar tepat sasaran,” tegasnya.

Di sisi lain, Respati mengapresiasi Pertamina yang memastikan pasokan BBM aman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia meminta masyarakat tidak khawatir dan tetap membeli BBM melalui SPBU terdekat.

Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Fuel Terminal Yogyakarta 4, Dany Sanjaya Putra, menjelaskan bahwa pengawasan penyaluran Pertalite dan Solar bersubsidi dilakukan melalui sistem QR Code. Pembelian Pertalite dibatasi maksimal 10 liter per hari untuk kendaraan roda dua dan 120 liter untuk roda empat.

Adapun Solar bersubsidi dibatasi 60 liter per hari untuk kendaraan pribadi roda empat, 80 liter untuk kendaraan pengangkut barang roda empat, serta 200 liter untuk kendaraan roda enam atau lebih.

“Dengan menggunakan QR Code statis ini untuk kontrol dan monitoring jauh lebih mudah dilakukan oleh SPBU Pertamina. Dan SPBU dilarang untuk menyalurkan pembelian secara berulang dan juga kendaraan dengan tangki modifikasi,” imbuhnya.

Berita terkait

Pemkab bersama DPRD Jeneponto bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.

Pemkab bersama DPRD Jeneponto bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah.

JENEPONTO –Spektroom : Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama DPRD Kabupaten Jeneponto mulai melaksanakan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Rapat Paripurna Tingkat I, Senin (9/11/2026). Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD

Yahya Patta, Bian Pamungkas
Pemkab Pegubin Gelar Bintek & Pelatihan Pembelajaran STEM Bagi Guru SMP Negeri & Swasta

Pemkab Pegubin Gelar Bintek & Pelatihan Pembelajaran STEM Bagi Guru SMP Negeri & Swasta

Oksibil-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) Provinsi Papua Pegunungan melalui Dinas Pendidikan, Kearsipan dan Perpustakaan Daerah menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Pelatihan Pembelajaran STEM bagi guru jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri maupun swasta di Kabupaten Pegunungan Bintang. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Senin, 09 sampai

Anthonius Teniwut, Julianto
Lawyer Abikul Halik, SH, MH dari Angga Parwito Law Firm menegaskan, apabila penyadapan terhadap Presiden benar terjadi tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah,

Abikul: Dugaan Penyadapan Ilegal Harus Diusut, Kekuasaan Tidak Boleh di Atas Hukum

Banjarmasin–Spektroom : Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menjadi pengingat pentingnya pembatasan kewenangan negara sekaligus perlindungan privasi masyarakat. Penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Lawyer Abikul Halik, SH, MH dari Angga Parwito Law Firm menegaskan, apabila penyadapan

Junaidi, Bian Pamungkas