Abikul: Dugaan Penyadapan Ilegal Harus Diusut, Kekuasaan Tidak Boleh di Atas Hukum
Banjarmasin–Spektroom : Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menjadi pengingat pentingnya pembatasan kewenangan negara sekaligus perlindungan privasi masyarakat. Penanganan persoalan tersebut harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak tebang pilih agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Lawyer Abikul Halik, SH, MH dari Angga Parwito Law Firm menegaskan, apabila penyadapan terhadap Presiden benar terjadi tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, perbuatan tersebut berpotensi masuk ranah pidana, bukan sekadar pelanggaran etik atau disiplin.
Menurut Abikul, kewenangan penyadapan yang diberikan negara kepada aparat penegak hukum harus digunakan sesuai tujuan perundang-undangan, bukan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
"Apabila kewenangan penyadapan yang diberikan negara kepada aparat justru digunakan di luar tujuan yang ditentukan undang-undang, maka telah terjadi penyimpangan terhadap kewenangan negara itu sendiri," ujarnya, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, Indonesia membutuhkan undang-undang khusus penyadapan yang mengatur secara komprehensif kewenangan, prosedur perizinan, jangka waktu, pengawasan, hingga pertanggungjawaban aparat.
Kebutuhan regulasi tersebut telah menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010. Namun, sekitar 16 tahun setelah putusan tersebut, pengaturan menyeluruh mengenai penyadapan masih menjadi pekerjaan rumah negara.
Meski demikian, belum adanya undang-undang khusus bukan berarti penyadapan tanpa hak tidak dapat diproses secara hukum. Abikul menyebut sejumlah ketentuan yang dapat menjadi rujukan, antara lain Pasal 31 dan Pasal 47 UU ITE, Pasal 258 KUHP Nasional, serta Pasal 40 UU Telekomunikasi. Penerapannya tetap harus didasarkan pada unsur pidana dan alat bukti yang sah.
Ia juga meminta pengusutan tidak berhenti pada pelaksana penyadapan. Apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak yang memberikan perintah, pertanggung jawaban hukum harus ditelusuri sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diminta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara profesional dan transparan agar masyarakat tidak terjebak spekulasi.
Abikul mengingatkan, perlindungan privasi komunikasi bukan hanya menyangkut pejabat negara, melainkan hak seluruh warga negara. Karena itu, kewenangan penyadapan sebagai instrumen luar biasa harus disertai pengawasan yang ketat.
Menanggapi imbauan Presiden agar masyarakat tetap tenang, ia menilai stabilitas nasional harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak diskriminatif.
Ia juga menitipkan tiga pesan, yakni penyelenggara negara harus menjadi teladan dalam menaati hukum, masyarakat membangun budaya sadar hukum, serta institusi penegak hukum memulihkan kepercayaan publik melalui penindakan yang konsisten.
"Hukum tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, tetapi kekuasaanlah yang harus tunduk kepada hukum," tegasnya.
Menurut Abikul, ukuran negara yang kuat bukan besarnya kekuasaan pemerintah, melainkan kemampuan hukum membatasi kekuasaan agar tetap berada dalam koridor keadilan.
