Antrean Online Puskesmas Dikeluhkan Warga, Eri Cahyadi Minta Sistem Dibenahi
Surabaya – Spektroom: Perbedaan nomor antrean yang diperoleh melalui aplikasi e-Health dengan nomor saat tiba di puskesmas dikeluhkan warga Surabaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta pembenahan sistem antrean dan penyeragaman standar pelayanan di seluruh puskesmas.
Keluhan itu mencuat setelah seorang warga yang mendaftar melalui aplikasi e-Health mendapatkan nomor antrean 20, tetapi berubah menjadi nomor 78 ketika tiba di Puskesmas Medokan Ayu.
“Jadi, ada laporan yang masuk melalui hotline saya mengenai seorang warga yang mendaftar melalui e-Health dan mendapatkan nomor antrean 20. Namun, ketika tiba di lokasi, nomornya berubah menjadi 78,” ujar Eri, Minggu (18/10/2026).
Saat melakukan inspeksi mendadak di Puskesmas Medokan Ayu, Selasa (13/10/2026), Eri menemukan kekeliruan dalam mekanisme pelayanan, terutama terhadap pasien yang datang terlambat.
Menurutnya, pasien yang terlambat seharusnya tidak langsung diberikan nomor antrean baru. Antrean pasien tersebut cukup dilewati lima nomor terlebih dahulu sebelum pelayanan dilanjutkan. Mekanisme ini perlu diperjelas agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak kebingungan saat berobat.
Eri meminta sistem antrean seluruh puskesmas diseragamkan dengan mekanisme yang diterapkan di RSUD Dr. Mohamad Soewandhie. Standar pelayanan juga akan diselaraskan dengan rumah sakit milik Pemkot Surabaya lainnya.
Selain antrean, Eri mengevaluasi kondisi bangunan dan ruangan puskesmas. Ia meminta Dinas Kesehatan memastikan perbaikan fasilitas dilakukan secara menyeluruh pada 2027, termasuk 23 puskesmas rawat inap.
Ia juga menyoroti suasana ruang instalasi gawat darurat (IGD) yang dinilai kurang nyaman dan meminta penataan warna ruangan agar lebih ramah bagi pasien.
Eri menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan pelayanan yang masih ditemukan. Ia menegaskan, masyarakat yang memperoleh pengobatan gratis tetap berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
“Saya ingin masyarakat kecil di Surabaya yang mendapatkan pengobatan gratis juga bisa memperoleh pelayanan seperti di rumah sakit dengan biaya pengobatan mahal,” katanya.
Di sisi lain, Eri mengapresiasi tenaga kesehatan yang selama ini melayani masyarakat. Ia menegaskan, evaluasi terutama diarahkan pada manajemen pelayanan, termasuk pengaturan alur pasien dan pemenuhan kebutuhan tenaga jika jumlah petugas belum memadai.
Menurutnya, tingginya jumlah pasien harus diimbangi pengelolaan yang efektif agar warga tidak mengalami keterlambatan dalam memperoleh penanganan. Pembenahan tersebut diharapkan membuat pelayanan puskesmas lebih tertib, nyaman, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
