APBD Naik Jadi Rp1,4 Triliun, Pemko Palangka Raya Fokus Perkuat Layanan Dasar
Palangka Raya-Spektroom : Kenaikan proyeksi APBD Kota Palangka Raya dari sekitar Rp1,1 triliun pada 2026 menjadi Rp1,4 triliun pada 2027 diharapkan tidak sekadar menambah ruang fiskal pemerintah daerah, tetapi semakin memperkuat layanan yang langsung dirasakan masyarakat.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan peningkatan anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, terutama pemenuhan pelayanan dasar.
"Kebutuhan pelayanan dasar masih menjadi perhatian utama, terutama pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Infrastruktur dinilai penting untuk menunjang aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan pelayanan pemerintah," ujar Achmad Zaini, Jumat, 2 Oktober 2026.
Menurutnya, berdasarkan rancangan yang telah dibacakan, APBD Palangka Raya 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,4 triliun, meningkat dari sekitar Rp1,1 triliun pada tahun sebelumnya.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan dan pendidikan juga tetap menjadi prioritas. Pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, termasuk melalui dukungan anggaran yang tersedia.
Achmad Zaini juga menyebut pemerintah masih menunggu tambahan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), yang dapat mendukung kebutuhan penanganan tertentu sesuai kondisi di lapangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan DPRD telah mendorong penambahan anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Penambahan anggaran tersebut telah disepakati, meski proses APBD Perubahan masih berjalan dan anggarannya belum turun.
Subandi mengapresiasi berbagai langkah pemerintah bersama seluruh pihak dalam menangani karhutla. Ia berharap hujan segera turun sehingga kabut asap dapat berkurang, sekaligus mendorong seluruh upaya penanganan karhutla terus dilakukan secara maksimal.
Dengan proyeksi APBD 2027 sebesar Rp1,4 triliun, perhatian pemerintah daerah diarahkan pada bagaimana tambahan ruang anggaran tersebut dapat memperkuat pembangunan sekaligus memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan dan semakin baik. (Polin-Edi S)
