Astrid Paparkan Strategi Surakarta Bangun Ekosistem Toleransi Berkelanjutan
Surakarta – Spektroom: Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta terus memperkuat ekosistem toleransi melalui penguatan regulasi, kelembagaan, dan akulturasi budaya.
Strategi tersebut dipaparkan Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Hotel Horison Diana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (16/11/2026).
Dalam paparannya bertajuk Membangun Ekosistem Toleransi Berkelanjutan: Tata Kelola, Regulasi, dan Akulturasi Budaya Kota Surakarta, Astrid menegaskan toleransi menjadi bagian penting dari arah pembangunan Surakarta yang tertuang dalam visi RPJMD 2025–2029.
“Toleransi bukan sekadar bagaimana kita hidup berdampingan dalam perbedaan, tetapi bagaimana pemerintah memastikan setiap warga mendapatkan hak yang sama, saling menghormati, dan memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,” ungkap Astrid sebagaimana dikutip dalam rilis Humas Pemkot Surakarta.
Menurut Astrid, penguatan toleransi dilakukan melalui landasan regulasi, di antaranya Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Internalisasi Nilai Pancasila dan Perda Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.
Pemkot juga tengah menyinkronkan rancangan peraturan wali kota sebagai aturan pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2025 dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Selain itu, Pemkot mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta membentuk Forum Silaturahmi Tokoh Agama hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Astrid juga memaparkan capaian Kota Surakarta dalam Indeks Kota Toleran (IKT) 2025. Surakarta berada di peringkat ke-17 nasional dengan skor 5,577. Pada variabel regulasi, Surakarta memperoleh skor 7,00 dan menempati peringkat ketujuh nasional. Surakarta juga meraih peringkat kedua Harmony Award kategori Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah tingkat kota.
Astrid menambahkan, toleransi tidak cukup dibangun melalui aturan, tetapi juga perlu diperkuat dengan ruang perjumpaan masyarakat melalui kegiatan budaya.
Grebeg Sudiro dan Kirab Bothekan Tegalharjo menjadi contoh akulturasi yang mempertemukan masyarakat dari beragam latar belakang dan memperkuat kebersamaan.
Ke depan, Pemkot akan memperkuat pemetaan kerawanan dan aspirasi masyarakat di 54 kelurahan, meningkatkan penerapan regulasi toleransi dalam pelayanan publik, serta memperkuat respons terhadap aduan dan potensi intoleransi.
“Merawat toleransi merupakan kerja bersama dan harus kita lakukan secara berkelanjutan. Kami ingin memastikan setiap warga merasa terlindungi, bebas menjalankan ibadah, dan mendapatkan kesempatan yang sama.
Dengan begitu, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dan Surakarta dapat terus menjadi kota yang inklusif serta harmonis,” pungkasnya.