ATR/BPN Tekankan Anggaran 2027 Harus Terukur dan Berdampak bagi Masyarakat
Jakarta-Spektroom : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027.
Penyusunan anggaran diarahkan tidak hanya mengejar penyerapan, tetapi juga memastikan kualitas program dan manfaatnya bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang terukur dan akuntabel agar seluruh program dapat dipersiapkan dan dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.
“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan, namun juga dari kualitas output, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dalu saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, penyusunan program ATR/BPN pada 2027 harus selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”.
Ia meminta setiap kegiatan, termasuk pengukuran, pemetaan dan penerbitan sertipikat, diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, investasi dan industri.
Dukungan tersebut mencakup pembiayaan perumahan, penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, kawasan strategis serta kepastian ruang.
Dalu juga mendorong setiap unit kerja memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan.
Kerja sama tersebut antara lain dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kementerian PPN/Bappenas.
Selain itu, ia menyebut kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah berjalan di enam provinsi dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk memperkuat tata kelola pertanahan.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, menekankan pentingnya pelaporan kinerja secara tepat waktu dan berkala.
Pembaruan data melalui Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP) dinilai penting untuk memudahkan pemantauan kinerja secara real-time.
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran dan turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir.
