Bantuan Bencana
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mengirimkan bantuan berupa logistik dan tim tanggap darurat untuk korban gempa yang terjadi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengiriman bantuan ini bertujuan untuk membantu proses penanganan darurat, pelayanan kesehatan, penjangkauan psikososial, serta penyaluran logistik dan peralatan medis di lokasi terdampak. Pelepasan armada
Parlementaria
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD Provinsi NTB menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan pengelolaan fiskal yang realistis, sehat, dan berorientasi pada hasil sebagai pijakan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk mengarahkan anggaran pada agenda transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
Polkam
Mataram-Spektroom : Kejaksaan Agung bersama sejumlah instansi terkait memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme terhadap anak. Ancaman tersebut kini dinilai semakin berkembang melalui media sosial, telepon pintar, dan game daring. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pemetaan potensi ancaman terorisme, paham radikal, dan penanganan radikalisasi anak di Kantor Kejati NTB,
Ruang Hukum
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Yayasan Parinama Astha (ParTha) menyiapkan model pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dimulai dari akar persoalan: kemiskinan, kerentanan ekonomi, migrasi tidak aman, hingga lemahnya perlindungan keluarga pekerja migran. Model tersebut dirancang tidak hanya untuk menangani korban setelah TPPO terjadi, tetapi mencegah
Peristiwa
Mataram-Spektroom : Kantor SAR Mataram saat ini tengah melakukan operasi SAR intensif menyusul insiden kebakaran yang menimpa KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok, pada Rabu (12/8/2026) pagi. Insiden tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 04.15 WITA saat kapal dalam perjalanan dari Pelabuhan Padang Bai menuju Pelabuhan Lembar.
Parlementaria
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Komisi VII DPR RI memperkuat sinergi mendorong transformasi ekonomi daerah melalui hilirisasi, penguatan sektor pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas. Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay saat bertemu Gubernur NTB
Ekonomi
Mataram-Spektroom : Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, mengapresiasi progres Sensus Ekonomi yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB yang kini telah mencapai 94 persen. Capaian tersebut dinilai menunjukkan komitmen dan kerja keras BPS dalam menyediakan data yang berkualitas sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah. Apresiasi tersebut disampaikan
Kepramukaan
Mataram-Spektroom : Wakil Gubernur yang juga Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Mabida) Gerakan Pramuka NTB Indah Dhamayanti Putri meminta seluruh peserta Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Jakarta menjaga nama baik daerah selama mengikuti Jamnas. Peserta yang berangkat tidak hanya membawa nama kabupaten/
HUT RI
Mataram-Spektroom : Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kota Mataram menggelar Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wagub NTB Indah
UMKM
Mataram-Spektroom : Di tengah dinamika berbagai sektor usaha, realisasi investasi telah mencapai Rp33,73 triliun atau 51,26 persen dari target tahunan sekitar Rp64 triliun yang ditetapkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Capaian ini menjadi indikator bahwa iklim investasi di NTB tetap kondusif sekaligus mencerminkan perekonomian
Ruang Hukum
Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penyusunan pedoman mediasi sosial sebagai acuan penyelesaian sengketa yang timbul akibat pernikahan beda agama. Pedoman tersebut diharapkan menjadi instrumen pencegahan konflik sekaligus memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui penyelesaian yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum serta nilai-nilai keagamaan. Hal
Pendidikan
"Lapangan kerja itu selalu ada. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana menyiapkan lulusan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri."