Bamsoet: Kenyamanan Berusaha Bagian dari Keamanan Nasional
Jakarta-Spektroom : Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan kenyamanan dan kepastian berusaha merupakan bagian penting dari keamanan nasional.
Hal itu disampaikan Bamsoet saat memimpin Rapat Pleno Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia di Gedung KADIN, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurut Bamsoet, ketahanan nasional saat ini tidak cukup hanya diukur dari kekuatan militer, jumlah pasukan, maupun persenjataan.
Ketahanan nasional juga ditentukan oleh kemampuan negara menjaga ekonomi, energi, pangan, teknologi, rantai pasok, data, serta industri strategis tetap berjalan ketika menghadapi krisis.
“Ketahanan nasional memerlukan ekonomi yang kuat. Ekonomi yang kuat memerlukan keamanan dan kepastian berusaha. Sedangkan negara yang berdaulat memerlukan industri pertahanan yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Bamsoet.
Ia mengatakan ancaman terhadap negara di era modern tidak selalu berbentuk konflik bersenjata.
Gangguan rantai pasok, embargo teknologi, serangan siber, perang dagang, disinformasi, hingga tekanan ekonomi juga dapat menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional.
Karena itu, Bamsoet menilai ketahanan ekonomi, iklim usaha yang aman, dan industri pertahanan harus dipandang sebagai satu ekosistem.
“Negara yang ekonominya rapuh akan sulit mempertahankan kekuatan militernya. Sebaliknya, ekonomi yang kuat tanpa kemampuan pertahanan yang memadai juga rentan terhadap tekanan eksternal,” katanya.
Bamsoet menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih memiliki fondasi yang relatif kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara pada kuartal II 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29 persen secara tahunan.
Di sektor investasi, realisasi investasi semester I 2026 tercatat Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Angka tersebut setara dengan 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia.
Namun, Bamsoet menegaskan besarnya nilai investasi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
“Investasi yang kita butuhkan adalah investasi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, membangun industri nasional, memperkuat rantai pasok, mentransfer teknologi, dan mengurangi ketergantungan strategis kepada negara lain,” ujarnya.
Ia menambahkan dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, kepastian kontrak, perizinan yang sederhana, kepastian hak atas tanah dan aset, konsistensi kebijakan pusat dan daerah, kepastian perpajakan, perlindungan data, serta keamanan siber.
Bamsoet juga meminta pemerintah memastikan pelaku usaha terlindungi dari pungutan liar dan tindakan yang dapat mengganggu kepastian investasi.
Menurutnya, target investasi nasional 2027 sebesar Rp2.322 triliun harus dibarengi dengan perbaikan iklim usaha. Percepatan perizinan, pembangunan, dan penyelesaian berbagai hambatan investasi di lapangan perlu terus dikawal.
“Keamanan berusaha harus menjadi ukuran daya saing nasional. Pelaku usaha harus merasa aman membangun pabrik, membeli mesin, merekrut tenaga kerja, mengembangkan teknologi dan memperluas bisnis di Indonesia,” tegasnya.
