Trending

Banyumas Siapkan 1.872 Petugas untuk Sensus Ekonomi dan Pendataan Keluarga 2026

Banyumas Siapkan 1.872 Petugas untuk Sensus Ekonomi dan Pendataan Keluarga 2026
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyematkan tanda pengenal kepada perwakilan menandai dimulainya sensus ekonomi 2026 di Banyumas ( Foto : Bian Pamungkas).

Banyumas – Spektroom: Pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjangkau seluruh pelaku usaha dan keluarga di wilayah tersebut. Sebanyak 1.872 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan di seluruh desa dan kelurahan.

Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menegaskan pentingnya sensus sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Menurutnya, data yang dihasilkan harus benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Data ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan. Karena itu saya berharap masyarakat memberikan informasi yang sebenarnya, tidak ditambah maupun dikurangi. Kita harus melihat kondisi apa adanya agar langkah yang diambil pemerintah tepat sasaran,” kata Sadewo.

Bupati Banyumas (tengah jongkok Foto bersama dengan petugas sensus. ( Foto : Bian Pamungkas)

Kepala BPS Kabupaten Banyumas, Moh Fatichuddin, menjelaskan bahwa objek utama sensus adalah seluruh kegiatan usaha yang ada di Banyumas, mulai dari sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, perdagangan hingga berbagai sektor jasa. Selain itu, petugas juga akan melakukan pembaruan data keluarga.

“Sensus ini bertujuan memotret kondisi ekonomi Banyumas secara menyeluruh. Hasilnya akan memberikan gambaran struktur ekonomi daerah yang dapat menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Fatichuddin, sebanyak 1.872 petugas akan menjangkau sekitar 11.119 rukun tetangga (RT) di Kabupaten Banyumas. Setiap petugas rata-rata bertanggung jawab pada tujuh hingga delapan RT atau sekitar 300 keluarga.

Data yang dikumpulkan meliputi identitas dan karakteristik keluarga, kondisi tempat tinggal, hingga aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat. Pada pelaksanaan tahun ini, BPS juga memberi perhatian khusus pada sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

“Kami berharap masyarakat yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis digital turut menyampaikan informasinya kepada petugas agar dapat tercatat dengan baik dalam potret ekonomi Banyumas,” katanya.

Fatichuddin menambahkan, pelaksanaan sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Data tersebut juga menjadi penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, Budi Nugroho, menyatakan pihaknya siap mendukung pelaksanaan sensus melalui penguatan tata kelola data daerah. Sebagai wali data, Diskominfo akan terus bersinergi dengan BPS dan organisasi perangkat daerah guna menjaga kualitas serta validitas data yang dihasilkan.

“Data yang akurat menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah,” kata Budi.

Berita terkait

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Gibran Mundur, Hak Menyatakan Pendapat DPR Terancam Kehilangan Objek Hukum

Pontianak-Spektroom : Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 membuka babak baru dalam dinamika politik dan ketatanegaraan. Keputusan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian pejabat negara, tetapi juga memunculkan konsekuensi hukum terhadap langkah politik 120 anggota DPR RI yang sebelumnya telah

Apolonius Welly, Rafles
Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Prof. La Ode Husen: Mundur dari Jabatan Bukan Jalan Kabur dari Jerat Konstitusi

Mekah - Spektroom : Pengunduran diri seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang menyertainya. Mundur dari jabatan bukan berarti terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional maupun pidana apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum. Pandangan kritis tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sekaligus Direktur Program Pascasarjana UMI, Prof.

Yahya Patta, Buang Supeno