Belanja Modal Sumbar 2026 Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp941 Miliar
Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan belanja modal hampir dua kali lipat dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Langkah itu menjadi fokus utama untuk mempercepat pembangunan fisik dan pemulihan ekonomi daerah pasca bencana akhir 2025. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah saat Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026). Dalam rancangan perubahan, belanja modal naik 99,94 persen dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar. Secara keseluruhan, total belanja daerah diusulkan Rp6,97 triliun lebih atau naik Rp570,01 miliar dari APBD awal Rp6,40 triliun lebih. “Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Mahyeldi. Dari sisi pendapatan, Pemprov Sumbar mengusulkan peningkatan Rp315,84 miliar atau 5,02 persen. Pendapatan daerah naik dari Rp6,29 triliun lebih menjadi Rp6,61 triliun lebih. Peningkatan itu ditopang pergeseran anggaran, penggunaan SiLPA, dan penyesuaian transfer ke daerah. Mahyeldi menyebut penguatan belanja pembangunan sejalan dengan tren pemulihan ekonomi Sumbar. Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen yoy, jauh di atas triwulan IV 2025 yang hanya 1,89 persen. Pertumbuhan didorong sektor perdagangan, akomodasi, makanan-minuman, dan investasi. Pemprov menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,70 persen melalui stimulus fiskal dan percepatan proyek strategis. Belanja operasi diusulkan Rp4,87 triliun dan belanja transfer Rp1,13 triliun. Dari sisi pembiayaan, direncanakan pembiayaan neto Rp192,66 miliar. Sumbernya dari SiLPA tahun sebelumnya Rp284,66 miliar dengan pengeluaran pembiayaan Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah. Mahyeldi berharap pembahasan bersama DPRD segera tuntas agar struktur APBD berimbang dan benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat.
