Bupati Annisa Raih SIEXPO Award 2026, Ketika Nasib Petani Sawit Menjadi Ujian Kebijakan Dharmasraya
Dharmasraya-Spektroom : Penghargaan sering kali menjadi akhir dari sebuah cerita. Namun bagi Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, SIEXPO Award 2026 justru dapat dibaca sebagai awal dari tantangan yang lebih besar: memastikan kebijakan pemerintah benar-benar terasa sampai ke kebun dan rumah tangga petani sawit.
Annisa menerima penghargaan tersebut atas komitmennya mendukung kesejahteraan petani kelapa sawit serta menjaga stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) petani.
Penghargaan diberikan dalam rangkaian 4th Sawit Indonesia Expo (SIEXPO) 2026 di Ballroom Pekanbaru Convention & Exhibition (Ska-Coex), Pekanbaru, Riau, Sabtu (8/8/2026).
Piagam penghargaan diterima Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni yang mewakili Annisa. Penghargaan diserahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
SIEXPO Award 2026 diberikan kepada 10 lembaga atau individu. Untuk Annisa, dasar penilaiannya mengacu pada hasil survei dan riset Tim Penilai yang diketuai Dr. Gulat ME Manurung.
Dua aspek menjadi pertimbangan utama, yakni kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan petani sawit serta komitmen menjaga stabilisasi harga TBS.
Pengakuan tersebut memiliki arti penting bagi Dharmasraya. Di daerah yang perekonomiannya memiliki keterkaitan kuat dengan sektor pertanian dan perkebunan, sawit bukan sekadar tanaman komersial.
Bagi petani, harga TBS menentukan pendapatan yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak, hingga menjaga keberlangsungan kebun.
Karena itu, ketika harga TBS bergejolak, dampaknya tidak berhenti di tingkat pengepul atau pabrik kelapa sawit. Efeknya dapat merambat ke konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi lokal.
Pemerintah memang tidak bekerja sendirian dalam menentukan harga komoditas yang dipengaruhi pasar. Namun pemerintah memiliki ruang untuk memperkuat tata kelola, transparansi informasi harga, kemitraan, kelembagaan petani, produktivitas, serta posisi tawar pekebun.
Dengan kata lain, menjaga kesejahteraan petani sawit tidak cukup hanya dengan memastikan harga TBS berada pada level tertentu. Petani juga membutuhkan ekosistem perkebunan yang membuat mereka lebih kuat menghadapi perubahan harga dan biaya produksi.
Annisa menyebut penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk memperkuat kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, kami bersyukur atas penghargaan SIEXPO Award 2026 yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit, menjaga stabilitas harga TBS, serta menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Annisa.
Pernyataan itu sekaligus menempatkan penghargaan sebagai kontrak moral.
Sebab, tantangan sektor sawit tidak berhenti pada persoalan harga TBS. Petani juga menghadapi persoalan produktivitas tanaman, biaya pupuk dan sarana produksi, akses pembiayaan, peremajaan tanaman tua, kepastian pasar, hingga penguatan kelembagaan petani.
Di sisi lain, industri sawit juga menghadapi tuntutan keberlanjutan dan hilirisasi. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga mampu mempertemukan kepentingan petani, perusahaan, koperasi, dan pemerintah.
SIEXPO 2026 mengangkat tema “Kolaborasi, Inovasi, dan Resiliensi Industri Sawit”. Tema itu relevan dengan tantangan yang dihadapi daerah sentra sawit, termasuk Dharmasraya.
Kolaborasi menjadi penting karena persoalan petani tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kabupaten sendirian.
SIEXPO Award yang diselenggarakan Majalah Sawit Indonesia dengan dukungan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menjadi ruang bertemunya berbagai pemangku kepentingan industri sawit. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Pekan UKM Sawit Nusantara.
Bagi Dharmasraya, momentum ini semestinya tidak berhenti sebagai seremoni penghargaan.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya akan terlihat ketika petani memperoleh posisi tawar yang lebih baik, produktivitas kebun meningkat, tata niaga semakin transparan, dan pendapatan keluarga petani menjadi lebih stabil. (Ris1)
