Bupati Ketapang: Birokrat Harus Dekat dengan Rakyat
Spektroom – Di balik prosesi pelantikan pejabat eselon II, ada suara rakyat yang seolah ikut hadir suara tentang pelayanan yang lamban, urusan yang berbelit, dan pejabat yang kerap bersembunyi di balik alasan anggaran.
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo memulai tahun 2026 dengan pesan yang jelas dan keras: birokrasi harus dibersihkan, bukan hanya dari jabatan, tetapi dari mental yang menjauh dari rakyat. Hal itu disampaikan ketika melantik 12 pejabat eselon II, Jumat (02/01/2026).
Yang ingin ia robohkan adalah kebiasaan lama pejabat yang merasa dilayani, bukan melayani. Pejabat yang cepat berkata “tidak ada anggaran”, tapi lambat saat rakyat meminta bantuan.
Ia mengingatkan bahwa di luar pendopo, ada warga yang menunggu. Ada masyarakat desa yang berharap solusi, ada warga kecil yang datang dengan persoalan rumit dan sering pulang tanpa kepastian.
Bupati menolak alasan administratif sebagai tameng. Baginya, saat rakyat datang, negara harus hadir. Ia bahkan secara terbuka mengancam menonjobkan pejabat yang menolak turun melayani hanya karena tidak ada SPPD atau anggaran perjalanan.
Ancaman itu bukan tanpa sebab. Alexander mengaku tersinggung
bukan sebagai kepala daerah, tetapi sebagai wakil rakyat ketika pelayanan terhenti oleh alasan yang tidak menyentuh nurani.
Ia menuntut aparatur hadir di setiap persoalan warga, berani mengambil tanggung jawab, dan tidak apatis. Bahkan di era digital, ia meminta pejabat responsif di media sosial ruang tempat masyarakat kini paling jujur menyampaikan keluhannya.
Penataan birokrasi ini menjadi bagian dari upaya mengubah wajah pelayanan publik di Ketapang. Alexander ingin mengakhiri cerita tentang pelayanan yang mahal, lamban, dan menyulitkan.
Ia ingin warga merasa dekat dengan pemerintahnya, merasa didengar, dan merasa dilayani. Yang jauh harus kita dekatkan, yang mahal kita murah-kan, yang lambat kita percepat.
